Koalisi Pejalan Kaki: Depok Kota Paling Fakir Trotoar Se-Indonesia

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok dinilai kota paling fakir se-Indonesia soal urusan trotoar. Depok disebut tak memiliki trotoar yang inklusif dan merata di berbagai tempat.

Penilaian tersebut dilontarkan Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus.

"Selalu saya bilang, kota Jabodetabek yang paling fakir trotoarnya itu Depok. Kalau dibandingkan dengan kota-kota di seluruh Indonesia pun, Kota Depok itu di pinggirnya Ibu Kota, itu paling fakir juga sebenarnya," kata Alfred saat dikonfirmasi Jumat (26/11/2021).

Alfred mengatakan, kota-kota lainnya di Indonesia selalu ada pembangunan trotoar meskipun berskala kecil. Ia menyebutkan, Kota Depok sebenarnya berstatus kota metropolitan dari segi jumlah penduduk.

"Nah kalau peningkatan fasilitas pejalan kaki di Kota Depok ya kalau untuk raportnya itu di bawah 5. Jauh banget. Kalau bisa saya bilang itu antara 2 rapornya Kota Depok," tambah Alfred yang juga berstatus warga Depok itu.

Alfred menyebutkan, tak ada trotoar yang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas dan lansia. Ia pun meragukan status Depok sebagai kota, lantaran tak memiliki fasilitas publik berupa trotoar yang inklusif.

"Karena label kota itu kan tidak hanya dilihat dari skala manusianya yang tinggal, tapi juga dilihat dari sustainability kotanya di mana ruang-ruang publiknya itu diutamakan. Makanya peradaban sebuah kota itu bisa dilihat dari fasilitas publiknya salah satunya trotoar," tambah Alfred.

Ia berharap Kota Depok bisa membangun fasilitas publik berupa trotoar yang ramah untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Alfred sendiri masih menemukan trotoar yang dilapisi keramik di Kota Depok.

"Pembangunan fasilitas publik berupa trotoar (pakai keramik) untuk membahayakan warganya sebenarnya itu. Karena di Permen PU itu sudah diatur yang namanya kekesatan permukaan infrastruktur agar si alas kaki yang kita gunakan itu tidak terpeleset pejalan kakinya," tambah Alfred.

Ia melihat Kota Depok masih mengutamakan kendaraan bermotor daripada pejalan kaki. Penataan trotoar pun hanya berkisar di Jalan Raya Margonda.

"Jadi saya selalu bilang Jakarta itu sepertinya itu hanya Sudirman Thamrin, Depok itu seakan akan cuma Margonda, jadi bagaimana warga Tapos bisa menikmati trotoar, bagaimana warga Cimanggis menikmati trotoar? Warga Cipayung, Cinere?," kata Alfred.

"Nah itu, padahal prinsip sustainable city itu kota yang berkelanjutan di mana jalan rayanya itu diperkecil dan lebih diutamakan untuk motorized dan angkutan umum," tambah Alfred.

Pantauan di lapangan, trotoar di Kota Depok setidaknya bisa dilihat di Jalan Margonda Raya. Kondisi trotoar banyak terokupasi oleh parkir.

Selain itu, trotoar juga sebagian telah rusak, hancur dan berlubang. Trotoar dengan paving blok berwarna kuning.

Bergeser ke titik-titik lain seperti ke arah barat di Jalan Raya Sawangan, kondisi trotoar juga menyedihkan. Tak ada trotoar yang terlihat selain tutup gorong-gorong yang sudah menganga.

Pejalan kaki harus memaksakan diri berjalan kaki di atas tutup gorong-gorong. Tak jarang mereka harus berjalan kaki di pinggir jalan raya.

Bergeser ke arah Mampang Krukut mengarah ke Gandul, tak ada trotoar yang bisa digunakan. Berjalan kaki di sana harus berdampingan dengan kendaraan baik motor atau mobil yang melintas kencang.

Diketahui saat ini, Pemerintah Kota Depok telah memulai pengerjaan penataan trotoar di Jalan Margonda Raya. 

Pengerjaan mulai digarap pada segmen I sisi barat dan timur, dari Balai Kota hingga batas Jalan Siliwangi.

Selain trotoar yang dipercantik dan diperlebar, inlet saluran juga ditata ulang.

Rencananya, revitalisasi trotoar ini akan dilengkapi dengan jalur sepeda di atasnya. Selama ini, jalur sepeda di Jalan Margonda Raya kerap dipakai untuk parkir motor.

"Banyak motor parkir di jalur sepeda sehingga mereka mengeluh kepada kita. Jalur sepeda nanti dinaikkan ke trotoar, ke atas, supaya yang ingin naik sepeda lebih aman jalurnya," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono pada Juni lalu.

Penataan trotoar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dengan nilai Rp 2,5 miliar.