Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Widi datang bersama Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto.

Mereka menyerahkan dokumen tambahan terkait penyelenggaraan Formula E yang tengah diusut KPK.

"Kami datang untuk menyampaikan dokumen tambahan atas permintaan KPK, kami juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan bapak-ibu di KPK," ujar Widi dalam keterangan tertulis, Senin.

Sementara itu, Bambang mengatakan, KPK saat ini sedang menjalankan upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan Formula E.

"Saya sangat yakin, apa yang dilakukan oleh KPK dan di-support penuh oleh Jakpro dan Pemprov DKI ini, akan menghasilkan program yang bersih dan efektif," kata Bambang.

Bambang berharap, apa yang dilakukan PT Jakpro bisa menjadi tren baru di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta untuk membantu KPK.

"Datang ke kantor KPK, bukanlah sesuatu yang menakutkan," kata Bambang.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh mengatakan, penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk transparansi dan kolaborasi dengan penegak hukum atas program yang dijalankan Pemprov DKI.

"Sudah menjadi kebijakan Pemprov DKI untuk proaktif membantu para penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan profesional di lingkungan Pemprov DKI," kata Syaefulloh.

KPK mengusut ada tidaknya tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E berdasarkan laporan masyarakat.

Ketua Steering Committee Formula E Jakarta Bambang Soesatyo sebelumnya mempersilakan KPK melacak aliran dana yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E.

“Jadi kita harus wise, dewasa, Ini kepentingan kita bersama, KPK silakan teruskan, proses, temukan, hukum, kalau ada ditemukan bukti-bukti yang cukup dan kuat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara,” ujar Bambang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Menurut Bambang, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang intenasional harus tetap berjalan dan disukseskan oleh semua pihak.

Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK, kata Bambang, harus dipisah dengan kegiatan olahraga.

"Jadi jangan dipukul rata, bahwa ada pihak-pihak atau orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Bambang menuturkan, Pemprov DKI telah mengeluarkan anggaran untuk merealisasikan penyelenggaraan Formula E.

Dengan demikian, anggaran itu tidak bisa dikembalikan jika Formula E gagal dilaksanakan.

“Itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya, harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita,” ucapnya.