Teguran Jokowi yang Bikin Polisi Gerak Cepat, dari Masalah Pinjol hingga Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir kerap menegur jajaran kepolisian terkait sejumlah masalah hukum dan keamanan. Terbaru, Jokowi menyindir kapolres dan kapolsek karena kerap sowan kepada sesepuh organisasi masyarakat yang kerap membuat keributan.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat menegur jajaran kepolisian terkait masalah pungli sopir truk dan pinjaman online. Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya pun langsung merespons cepat teguran dari Kepala Negara.

Namun, apakah polisi harus menunggu arahan Jokowi untuk bergerak cepat dalam melaksanakan tugasnya?

Pungli Sopir Truk

Pada Juni lalu, aksi premanisme terhadap sopir truk menjadi perhatian Presiden Jokowi. Ini berawal ketika Jokowi mendapatkan laporan dari para sopir kontainer mengenai pungli yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat itu, Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut. Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit menindak kriminalitas yang ada di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya.

"Pak Kapolri, selamat pagi. Ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli, di (Terminal) Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa, pertama itu," kata Jokowi, 10 Juni 2021 lalu.

"Yang kedua juga kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini tolong bisa diselesaikan, itu saja," tuturnya.

Kapolri Sigit pun menyanggupi permintaan Jokowi. "Siap laksanakan, Bapak," jawab Sigit di ujung telepon.

Sehari usai instruksi Jokowi itu, polisi pun langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli di kawasan Tanjung Priok. Puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan PT hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan industri tersebut.

"Dari Polres Utara mengamankan 42 orang dari dua TKP. Kemudian Polsek Cilincing dan Tanjung Priok mengamankan enam dan delapan orang. Juga Polres Metro Tanjung Priok atau KP3 mengamankan tujuh orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat (11/6/2021).

Pinjol yang Resahkan Warga

Pada Oktober lalu, Jokowi menyoroti keberadaan pinjaman online ilegal yang dianggap sudah banyak meresahkan masyarakat. Kepala Negara mengaku banyak mendengar kabar tentang penipuan hingga tingginya bunga yang dibebankan pihak pinjol ke peminjamnya.

 "Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjaman," tuturnya dalam acara OJK Virtual Innovation Day di Istana Negara, 11 Oktober lalu.

Dalam pidatonya itu, Jokowi memang tak secara spesifik menyinggung instansi Polri. Namun, tak lama usai pidato itu, Kapolri langsung menginstruksikan jajaran kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penanganan khusus dalam memberantas pinjol ilegal.

Jajaran kepolisian pun langsung bergerak cepat menggerebek dan memidanakan perusahaan pinjol ilegal.

Dua hari usai pidato Jokowi, Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek ruko kantor pinjol di Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan video yang diterima Kompas.com, para pegawai pinjol itu sedang bekerja di depan komputer saat polisi melakukan penggerebekan.

Mereka tak berkutik dan hanya bisa terdiam di tempat duduknya masing-masing saat melihat kedatangan aparat berseragam.

Pada waktu yang hampir bersamaam, jajaran Polda Metro Jaya juga menggerebek kantor pinjol ilegal bernama PT Indo Tekno Indonesia (ITN) di Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang.

"Adanya satu kegiatan fintech P2P (peer-to-peer) lending atau pinjol di masa pandemi ini merugikan masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Ormas Pembuat Keributan

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo kembali menegur Polri saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Jokowi menyentil polisi yang malah sowan ke pimpinan ormas yang kerap membuat keributan. Ia meminta agar ketegasan dan kewibawaan tidak hilang dari Polri.

"Ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan," ujar Jokowi.

"Bener ini? (Lalu) saya tanya ke kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? (Dijawab) supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum," tegasnya.

Menanggapi pertanyaan Jokowi itu, Polda Metro Jaya merasa tidak perlu untuk bertemu dengan ormas dalam rangka penegakan hukum. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga langsung meminta jajarannya untuk menertibkan atribut-atribut ormas yang banyak dipasang dan bertebaran di pinggir jalan hingga wilayah permukiman warga.

Fadil mengatakan, penertiban atribut ormas dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami akan tertibkan agar kampung lebih rapi, lebih aman," kata Fadil di Mapolda Metro Jaya, Rabu (8/12/2021).

Penertiban atribut ormas pun sudah dilakukan di beberapa wilayah di Jakarta. Sebanyak 1.913 atribut dari berbagai kelompok ormas yang terpasang di 10 kecamatan wilayah Jakarta Selatan telah dicopot guna mencegah keributan.

Kemudian, sejumlah pos komando (posko) ormas di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, ditertibkan petugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Barat. Penertiban dilakukan guna mengantisipasi keributan.

Posko-posko ormas itu dicat ulang agar tidak ada lagi posko berwarna khas ormas. Selain itu, bendera-bendera ormas yang berkibar di jalanan juga akan diturunkan oleh kepolisian.

Terakhir, sebanyak 120 gardu milik ormas di Jakarta Timur juga dibongkar guna memberikan rasa aman bagi warga.

Jangan Tunggu Ditegur Presiden

Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meminta Polri tidak mesti menunggu perintah atau pun teguran Presiden dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikan Poengky saat dimintai tanggapan mengenai gerak cepat polisi dalam menangani pungli sopir truk di Tanjung Priok.

"Saya berharap tindakan preventif, preemtif dan penegakan hukum terhadap begal dan preman dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak harus menunggu arahan pimpinan," kata Poengky kepada Kompas.com, Juni lalu.

Poengky meminta polisi meningkatkan keamanan dengan mengerahkan para jajaran di wilayah. Menurut Poengky, preman umumnya tidak bertidak seorang diri, tetapi berkelompok dan terorganisasi.

"Karena itu, penegakan hukum kepada yang nekat melawan harus tegas dilakukan polisi," ucap Poengky.

Bentuk tidak tegasnya adalah dengan menjerat mereka secara hukum.

"Tindakan tegasnya ya diproses hukum. Penegakan hukum terhadap para begal dan preman diharapkan juga dijatuhkannya vonis maksimum agar ada efek jera," ujarnya.

Poengky khawatir jika hanya menunggu teguran dari Kepala Negara, masalahnya tidak akan beres. Kekhawatiran ini pun terbukti.

Sekitar sebulan usai Jokowi menelpon Kapolri untuk memberantas pungli terhadap supir truk, kejahatan serupa kembali terjadi.