Warga Bekasi Bosan Kebanjiran, Uang Penanganan Banjir Justru Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah belasan tahun, warga Kranji, berharap banjir menahun di wilayahnya segera ditangani. Berulang kali mereka rutin duduk berjam-jam membahas dan mencari solusi terbaik bersama aparatur pemerintah daerah. Namun, hak mereka untuk hidup nyaman dan bebas dari banjir justru dikorupsi.

Seperti dilaporkan Kompas.id, Jumat (7/1/2022) sore, jalan di kawasan perumahan Duta Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagian perumahan warga di tempat itu sudah tak terurus dan menjadi bangunan tua.

Ada pula bangunan-bangunan tertentu yang masih tertempel kertas berisi informasi penjualan atau penyewaan rumah.

Rumah yang dijual atau dikontrakkan itu milik warga yang sudah tak sanggup tinggal di sana. Mereka menyerah dan memilih mencari tempat baru setelah bencana banjir rutin merendam perumahan mereka setiap tahun saat musim hujan tiba.

”Selama lima tahun terakhir, rumah-rumah di sini rutin kebanjiran. Ketinggian air tiap tahun juga makin tinggi. Tiga tahun lalu ketinggian air 1 meter. Sekarang sudah lebih dari itu,” ujar Herman (67), salah satu warga setempat, saat ditemui pada Jumat sore.

Warga yang memiliki penghasilan lebih masih punya pilihan mencari permukiman baru. Namun, orang seperti Herman yang hanya berjualan kopi dan beberapa jenis minuman lain dengan pendapatan harian yang tak menentu pastinya tak ada pilihan.

Herman bersyukur sudah mampu membangun rumah saat masih bekerja sebagai pemborong 20 tahun lalu. Saat ini, ketika hujan deras dan berpotensi banjir, hal yang dia lakukan itu hanya memindahkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Selebihnya, banjir menjadi tontonan mereka.

”Sudah bosan berharap. Kami sudah rapat belasan tahun soal penanganan Kali Cakung,” kata Herman.

Dikorupsi

Upaya penyelesaian banjir di daerah Kranji akibat luapan Kali Cakung, menurut Herman, sudah berlangsung sejak 2008 atau masih di zaman Wali Kota Bekasi Mochtar Muhamad. Saat itu, Pemerintah Kota Bekasi pimpinan Mochtar Muhamad sudah menggagas program pembangunan polder.

Rencana itu lantas meredup usai Mochtar dibekuk karena kasus korupsi dan Rahmat Effendi naik dari wakil wali kota menjadi wali kota.

Belakangan, harapan untuk bebas dari banjir kembali tumbuh saat Pemkot merencanakan perluasan kali Cakung dan pembangunan polder. Kabar tentang realisasi program itu sempat kencang terdengar oleh warga pada awal 2021.

Saat itu, mereka mendapat kabar kalau proyek penyelesaian banjir bakal dimulai Oktober 2021. Kemudian pengerjaannya mundur dan meredup setelah Desember 2021 terlewati.

Pada awal tahun 2022, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi justru tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak pidana korupsi yang menjerat Rahmat Effendi terkait pemberian imbalan pembebasan lahan sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari belanja modal ganti rugi tanah senilai Rp 286,5 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021.

Salah satu dari imbalan yang didapatkan Rahmat Effendi terkait pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar.

Polder Air Kranji berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, wilayah RW 009, Kelurahan Kranji. Dari pantauan pada Jumat sore, lahan seluas lapangan sepak bola itu masih kosong dan di tengah-tengah lahan itu terdapat salah satu gubuk yang terbuat dari tripleks.

Kartika (95), pemilik gubuk di tanah kosong itu, mengatakan, dia dipercaya menjaga lahan tersebut. Perempuan asal Indramayu, Jawa Barat, itu lupa dengan nama pemilik lahannya.

”Ini punya perusahaan. Saya lupa nama pemiliknya,” kata perempuan lanjut usia tersebut.

Berita ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Saat Asa Penanggulangan Banjir Bekasi Dikorupsi"