Sekda DKI Tolak Buka-bukaan soal Tunjangan Gubernur, Ketua DPRD: Sudah Saatnya Kita Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai, sudah saatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbuka dan transparan mengenai anggaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini ia ungkapkan setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pihak eksekutif dengan agenda membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022.

"Sekarang sudah saatnya kita transparan, bukan saya mau mencari membeda-bedakan (dengan tunjangan DPRD)," kata Prasetio di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Seperti diketahui, belanja gaji dan tunjangan anggota Dewan DKI Jakarta tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp 26 miliar. Hal ini kemudian menuai sorotan dan kritikan dari masyarakat.

Prasetio sempat mengatakan bahwa tunjangan yang diterima pihak eksekutif, khususnya Gubernur DKI Jakarta, bahkan lebih besar dari tunjangan anggota DPRD DKI.

Ia ingin Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali untuk membuka besaran tunjangan gubernur tersebut ke publik.

"Jadi jangan sampai menyalahkan orang, tapi dia sendiri engga mau dibuka," ucap Prasetio.

Sekda DKI tolak buka-bukaan

Meski telah didesak oleh Prasetio untuk membuka jumlah besaran tunjangan Gubernur DKI, Marullah tidak menjabarkan data yang diminta tersebut.

Marullah mengatakan bahwa ia ingin menjawab pertanyaan dari anggota DPRD lain terlebih dahulu.

Namun, Prasetio bersikukuh agar Sekda DKI menjabarkan data yang ia minta.

Marullah pun menjawab bahwa ia belum akan memaparkan soal tunjangan gubernur dan anggota DPRD.

Setelah mendengar jawaban tersebut, Prasetio yang tampak kesal menunda pelaksanaan rapat selama 30 menit.

"Saya skors dulu, keluar dulu Pak. Saya kasih waktu Pak setengah jam," ucap Prasetio.

Saat rapat kembali dimulai, Prasetio mempertanyakan lagi soal data tunjangan gubernur.

Ia mengaku heran karena Marullah terkesan menutup-nutupi anggaran tunjangan para eksekutif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Marullah kemudian berusaha menjawab pertanyaan Prasetio. Ia menjelaskan bahwa tunjangan yang diterima oleh gubernur dan wakil gubernur sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

Mendengar jawaban tersebut, Prasetio merasa tidak puas. "Dewan kayak anak kecil. Jawabannya kok kayak ditutupi, kenapa? Ini saatnya transparan, jadi masyarakat bisa melihat dan menilai," kata Prasetio.

"Ini kan rakyat semua. Saya digaji dengan uang rakyat. Saya tanyakan sebagai wakil rakyat. Tolong dijelaskan," lanjut dia.

Namun, Marullah tetap tidak memaparkan secara terperinci besaran tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Sekda kalau enggak berani secara transparan dan akuntabel, buat surat besok kepada saya, jawab tertutup dan sejelas-jelasnya. Apa disepakati?" kata Prasetio.

"Setuju," jawab anggota Banggar.