Minyak Goreng Langka, Pemprov DKI Desak Distributor Segera Pasok Barang ke Pedagang

Sub Koordinator Perdagangan Dalam Negeri Dinas PPKUKM Hardi mengatakan, pihaknya meminta distributor untuk segera mendistribusikan minyak goreng.

"Kami terus memantau dan monitor di lapangan dan berkoordinasi dengan distributor agar segera memenuhi kewajibannya untuk mendistribusikan minyaknya," kata Hardi saat dihubungi, Sabtu (12/2/2022).

Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa segera memperoleh minyak goreng untuk kebutuhannya.

Dari hasil pemantauan lapangan saat ini, diketahui bahwa ketersediaan minyak goreng belum normal.

Namun, Hardi mengatakan bahwa harga jual minyak goreng kemasan sudah Rp 14.000 per liter, sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Hardi mengatakan, ketersediaan minyak goreng di pasaran diatur langsung oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Semua Kemendag yang atur melalui distributor yang ada," kata dia.

Saat ini, ujar Hardi, Perumda Pasar Jaya sudah memiliki stok minyak goreng. Namun, pihaknya belum mengetahui jumlah yang disalurkan distributor kepada Pasar Jaya.

Adapun survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan bahwa ketersediaan minyak goreng di wilayah Jakarta dan Bekasi tidak normal.

Staf Bidang Penelitian YLKI Niti Emil mengatakan, dari 30 toko yang disurvei, terdapat 57 persen atau 17 toko yang tidak memiliki ketersediaan minyak goreng.

"Mayoritas di 17 toko tidak tersedia minyak goreng kelapa sawit baik harga yang bersubsidi maupun harga yang masih mahal," ujar Niti di acara Press Breafing YLKI tentang Advokasi Minyak Goreng secara virtual, Jumat (11/2/2022).

Hasil survei juga menunjukkan, 30 persen atau 9 toko tidak memiliki ketersediaan minyak goreng yang tidak bersubsidi. Artinya, harganya masih tinggi.

Kemudian, terdapat 10 persen atau 3 toko memiliki ketersediaan minyak goreng bersubsidi serta satu toko yang menyediakan minyak goreng dengan harga subsidi dan tidak bersubsidi.

YLKI juga melakukan survei tentang kesesuaian harga minyak goreng dengan harga subsidi pemerintah. Hasilnya, 69 persen atau 9 toko menjual minyak goreng di atas standar.

"Ini berarti di pasaran harganya melebihi harga yang diberikan subsidi pemerintah," kata Niti.

Selanjutnya, terdapat 15 persen atau 2 toko yang menjual minyak goreng dengan harga sesuai standar pemerintah.

Kemudian, ada 2 toko dengan persentase masing-masing 8 persen yang menjual harga sesuai dan di atas standar serta harga di bawah standar.

"Berdasarkan penemuan kami itu, rata-rata harga minyak di pasaran Rp 16.171 per liter. Dari harga rata-rata yang ditemukan pun masih agak tinggi dibandingkan dengan harga subsidi yang diberikan pemerintah," kata dia.

Selain itu, survei juga menunjukkan beberapa kendala tidak tersedianya minyak goreng bersubsidi.

Setidaknya, terdapat 58 persen atau 15 toko yang tidak punya stok minyak goreng atau stok terbatas.

Alasannya pun beragam, karena memang tidak ada stok atau stok yang tersedia sudah habis terjual.

"Untuk pemesanannya selanjutnya (ke distributor) agak lama, jadi stoknya kosong dan terbatas, tidak menampung semua kebutuhan masyarakat," kata dia.

Kemudian, terdapat 38 persen atau 10 toko yang tidak mendapatkan akses suplai minyak bersubsidi.

Hal ini mayoritas ditemukan di warung atau agen, karena keduanya bukan tangan pertama untuk mendapatkan barang dari distributor yang mendapatkan minyak bersubsidi.

"Jadi kebanyakan warung dan agen ini dapat dari tangan kedua atau ketiga sehingga agak lebih mahal daripada ritel-ritel minimarket atau supermarket," tutur Niti.

Selanjutnya, ada satu toko atau 4 persen yang memajang minyak gorengnya secara berkala. Artinya, stok minyak yang tersedia tidak seluruhnya dijual dalam satu waktu, misalnya pada pagi atau malam hari saja.