Tak Pernah Dapat Pasokan sejak 1980, Warga Muara Angke Minta Layanan Air Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan air di Jakarta Utara tak ada habisnya. Beberapa waktu ke belakang sejumlah wilayah mengalami krisis air karena jaringan terganggu, kali ini wilayah lainnya meminta layanan air bersih karena belum mendapatkannya sejak puluhan tahun.

Sekitar 20 warga Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangi Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa jeriken kosong, Selasa (22/2/2022).

Sambil berteriak "air-air", mereka meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan layanan air minum di kampung mereka.

Kedatangan mereka juga bertujuan untuk memberikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam surat itu, mereka menyampaikan bahwa wilayah kampung Blok Limbah, Blok Eceng, dan Blok Empang di Kelurahan Pluit belum mendapat layanan air sejak 1980-an.

"Sejak pertama kali kampung bertumbuh hingga sekarang belum pernah ada layanan air minum dari Pemprov DKI Jakarta kecuali satu titik kios air yang dibangun tahun 2020 di Kampung Blok Eceng, tapi itu pun dioperasikan komersial," ujar perwakilan warga, Muslimin, membacakan isi surat.

Muslimin mengatakan, selama ini warga di tiga kampung tersebut mengonsumsi air minum dengan cara membeli air isi ulang galon dan air kemasan botol.

Harga air minum kemasan isi 18 liter adalah Rp 6.000 per galon dan air minum kemasan botol Rp 4.000 per botol ukuran 1,5 liter.

Oleh karena itu, melalui tiga koperasi di kampung tersebut, pihaknya memohon agar PAM Jaya dapat melayani suplai air minum menggunakan kios air sebanyak 293.208 liter per hari untuk kebutuhan 4.968 jiwa dari 1.286 keluarga.

Kemudian, pihaknya juga meminta agar kios air tersebut dipasang, dikelola, dan didistribusikan koperasi masing-masing kampung sebagai badan hukum masyarakat setempat.

"Pemberlakuan tarif air sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021 untuk golongan rumah tangga sangat sederhana yaitu Rp 1.575 per meter kubik," kata Muslimin.

"Pelayanan kios air bagi warga dimaksudkan sebagai layanan sementara sambil dilakukan perencanaan untuk layanan melalui instalasi perpipaan," ujar dia.

Saat ini, terdapat 368 warga yang tinggal di Blok Limbah, 678 jiwa di Blok Eceng, dan 3.922 jiwa di Blok Empang.

Beli air Rp 400.000 per bulan atau tunggu hujan

Nurweni (33), warga Blok Eceng RT 012 RW 022 Muara Angke, mengatakan bahwa dirinya harus mengeluarkan Rp 400.000 per bulan hanya untuk membayar air bersih.

Itu pun hanya air yang digunakan untuk minum. Harganya Rp 15.000 per tiga pikul atau atau Rp 5.000 per 40 liter.

"Itu pun mandi dan nyuci nunggu hujan, nunggu air rob, kalinya bersih, sementara kali udah enggak ada yang bersih. Makanya kami harus minta ke pemerintah," kata Nurweni di sela aksi warga di depan Balai Kota DKI Jakarta itu.

Weni pun meminta Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat menyediakan layanan air bersih bagi warga di kampungnya.

Setidaknya, pemerintah menyediakan tandon atau tangki air bersih di kampungnya tersebut. Sebab, jika harus menunggu lama, kata dia, warga tidak tahu lagi harus minum dengan air apa.

"Kami dipaksa kaya, apalagi dengan (kondisi pandemi) corona seperti ini. Kami banyak yang dipecat, tidak ada pekerjaan, tapi kami harus tetap bayar kebutuhan hidup. Tubuh kami butuh air," kata Weni.

Weni mengatakan, sejak dirinya lahir, sudah tidak ada akses air bersih di tempatnya tinggal.

Apalagi, permukimannya yang ada di bantaran kali, kata dia, membuat kampungnya sulit mendapat jaringan pipa air sehingga terpaksa harus membeli air dari pedagang pikulan.

"Beli pikulan. Mereka (yang jual) dari perumahan warga yang sudah ada PAM-nya, dijual ke tukang air yang pake dorongan itu. Makanya kami minta langsung ke PAM biar agak murah karena kan dari pemerintah," kata dia.

Bangun 100 kios air

Menanggapi aksi warga tersebut, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Afan Adriansyah langsung menemui langsung.

Dia mengatakan, Pemprov DKI tengah menyiapkan pembangunan kios air di 100 lokasi tahun ini.

Pembangunan kios air tersebut sudah direncanakan oleh PAM Jaya, badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta.

"Tahun ini sudah dialokasikan untuk 100 lokasi kios air. Itu ada tiga tahap," kata Afan.

Sebagai perwakilan Pemprov DKI yang menemui warga, Afan pun berjanji untuk mempercepat realisasi pembangunan kios air di tiga blok kampung itu.

"Nanti saya akan cek, tapi saya akan minta tahapannya yang secepatnya untuk bisa masuk (ke 3 kampung tersebut)," kata Afan.

Meskipun tak ada target yang ditentukan, kata Afan, tetapi pihaknya akan berusaha membangun kios air secepatnya.

Tarifnya pun sudah disiapkan dengan tarif subsidi sehingga akan terjangkau oleh masyarakat.

"Tetap ada (tarif), tapi itu sangat murah, jangan khawatir. Itu sesuai Pergub 57 Tahun 2021 tentang penyesuaian tarif otomatis air minum," ucap dia.