Wali Kota Tangerang Pastikan ASN yang Mudik Pakai Mobil Dinas Akan Kena Sanksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bakal disanksi jika mudik lebaran Idul Fitri 2022 menggunakan mobil dinas.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

"Ya ada sanksi kepegawaiannya (jika ASN ketahuan pakai mobil dinas untuk mudik), tinggal laksanakan saja," sebut Arief saat ditemui di Masjid Al-Azhom, Kota Tangerang, Senin (18/4/2022).

Dalam kesempatan tersebut, politisi Demokrat itu belum menuturkan soal sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Arief menuturkan, larangan ASN menggunakan mobil dinas itu berdasarkan instruksi pemerintah pusat.

Instruksi yang dimaksud tercantum dalam surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 13 Tahun 2022.

"Sudah ada instruksi kan (soal larangan ASN pakai mobil dinas untuk mudik). (ASN) boleh mudik, tapi enggak boleh pakai mobil dinas," papar Arief.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa Pemkot Tangerang belum membuat aturan turunan dari SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 hingga saat ini.

Sebab, periode mudik Lebaran masih cukup lama.

"Kan juga baru turun perintahnya. Mudiknya juga belum, masih mikirin kejaran. Masih lama, masih 10 hari kita kerja," ungkap Arief.

Diberitakan sebelumnya, SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 diterbitkan pekan kemarin.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas," ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam SE tersebut, Kamis (14/4/2022).

Dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.