Jadi Penasihat Hukum Terdakwa Kasus Pencabulan Guru Agama, Barbie Kumalasari: Merasa Terpanggil

DEPOK, KOMPAS.com - Kasus dugaan pencabulan terhadap 10 santri yang dilakukan oleh terdakwa MMS (69) telah memasuki agenda dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Depok, Selasa (26/4/2022).

MMS didakwa melakukan tindak pencabulan terhadap 10 santriwatinya secara berulang.

Dalam menjalani proses persidangan, MMS didampingi penasihat hukum sekaligus selebritas Barbie Kumalasari.

Barbie mengaku mendampingi terdakwa kasus pencabulan tersebut lantaran dirinya merasa terpanggil.

"Hari ini melakukan pendampingan terhadap terdakwa. Saya merasa terpanggil juga untuk mendampinginya karena kan memang ini ancamannya di atas lima tahun," kata Barbie Kumalasari usai persidangan, Selasa.

Kendati demikian, Barbie tidak takut mendapat cibiran dari warganet lantaran membela terdakwa kasus pencabulan yang notabene seorang guru agama.

"Insya Allah netizen mengerti tapi bukan berarti perasaan saya juga enggak hancur. Perasaan saya hancur banget kalau anak saya yang digituin OMG enggak tahu gimana (perasaannya)," ujar Barbie.

Lebih lanjut, Barbie menuturkan, seorang kuasa hukum harus tetap tetap profesional dalam membela kliennya meski ia bersalah.

"Ya kalau saya begini, kita sebagai advokat kita berprofesi membela siapapun kliennya baik yang salah maupun benar. Tetapi saya tetap normative dan objektif, jadi ketika mendapat klien apapun permasalahannya tetap professional dan kita bela," ujar Barbie.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Mia Banulita selaku JPU mendakwa MMS telah melakukan pencabulan terhadap beberapa santriwatinya secara berulang kali.

"Hari ini dibacakan dakwaan terkait perbuatan-perbuatan yang cabul terhadap 10 santriwatinya yang dilakukan secara terus menerus dan berulang di tempat dia (terdakwa) mengajar mengaji," kata Mia.

Mia menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mia mengatakan, terdakwa menerima surat dakwaan yang dibacakan JPU terkait tindakannya terhadap para santri-santrinya.

"Kesimpulannya terkait surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, penasehat hukum terdakwa tidak keberatan dengan apa yang dibacakan," ujar Mia.