P2G Tak Rekomendasikan Sekolah di Bawah Khilafatul Muslimin Ditutup, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) tidak merekomendasikan sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungan Khilafatul Muslimin ditutup.

"Sekolah dan madrasah mereka jangan ditutup karena akan berpotensi merugikan hak anak, guru, serta tenaga kependidikannya," ujar Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Sebaliknya, kata Feriyansyah, yang harus dilakukan pemerintah adalah intervensi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada sekolah, guru, dan siswa.

Kepala Bidang Litbang Guru P2G Agus Setiawan juga meminta pemerintah membina, mendampingi, dan merestrukturisasi kurikulum pembelajaran sekolah atau madrasah di bawah organisasi berhaluan ekstrem tersebut.

Menurut Agus, peninjauan ulang dan restrukturisasi kurikulum patut dilakukan agar desain pembelajaran mereka tidak bertolak belakang dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Struktur Kurikulum Nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

P2G meminta kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan stigmatisasi, bahkan pengucilan terhadap siswa atau para guru sekolah di bawah naungan Khilafatul Muslimin.

"Mereka sesungguhnya butuh dirangkul dengan pendekatan lebih humanis, dan bimbingan dari pemerintah serta elemen masyarakat, seperti ormas agama serta organisasi profesi guru," tutur Agus.

Agus meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbud Ristek), Kementerian Agama, bersama pemerintah daerah (Pemda) tidak luput melakukan reideologisasi Pancasila kepada semua guru dan siswa sekolah yang bernaung di bawah organisasi ekstrem ini.

"Kami khawatir jika tak dilakukan, guru dan siswanya akan menjadi agen penetrasi dan indoktrinasi ideologi radikal dan anti-Pancasila di lingkungan masyarakat," ujar Agus.