Salin Artikel

Gugatan Kasus Program Tabung Tanah Yusuf Mansur Tak Diterima PN Tangerang, Ini Alasannya...

Majelis hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan tersebut karena penggugat tidak menyertakan satu pihak lain dalam program tabung tanah tersebut sebagai tergugat, seperti layaknya Yusuf Mansur.

Putusan tersebut disampaikan oleh Majelis Hakim PN Tangerang di Ruang Sidang 2, Rabu (22/6/2022) siang.

Menurut majelis hakim, satu pihak lain yang seharusnya disertakan sebagai tergugat adalah Koperasi Merah Putih selaku pemilik program tabung tanah itu.

"Tidak ikut digugatnya Koperasi Merah Putih (menjadi alasan gugatan tak diterima)," sebut majelis hakim, saat sidang.

Ariel Mochtar, kuasa hukum Yusuf Mansur, mengatakan bahwa gugatan itu cacat hukum karena kurang penggugat.

"Gugatan yang diajukan penggunggat itu kurang pihak," tutur Ariel, ditemui seusai sidang.

"Seharusnya ada pihak lain yang harus digugat. Dan jika tidak digugat, maka bisa menimbulkan cacat hukum," sambungnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Yusuf Mansur selaku pihak tergugat tak menghadiri agenda putusan perkara yang menyeretnya.

Sementara itu, dua orang yang diduga korban alias penggugat juga tak menghadiri agenda tersebut.

Kedua belah pihak, tergugat dan penggugat, diwakili kuasa hukum masing-masing.

Program tabung tanah Yusuf Mansur

Dilansir dari situs sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Tangerang, gugatan perkara yang terdaftar dengan nomor 1366/Pdt.G/2021/PN Tng itu diajukan oleh Sri Sukarsi dan Marsiti.

Dalam petitumnya, penggugat meminta hakim menyatakan bahwa Yusuf Mansur telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu berupa pengumpulan dana yang tidak sah.

Pengumpulan dana itu dilakukan melalui proyek program tabung tanah. Yusuf digugat membayar ganti rugi total senilai Rp 337.960.000.

Selain itu penggugat juga meminta PPATK membuka aliran dana para penggugat pada Program Tabung Tanah itu.

Lalu para penggugat juga meminta hakim menghukum Yusuf Mansur membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 5.000.000 per hari kepada para penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/22/13142521/gugatan-kasus-program-tabung-tanah-yusuf-mansur-tak-diterima-pn-tangerang

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Polisi Gunakan Teknologi TAA Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor di Cimanggis Depok

Megapolitan
Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Polda Metro: Keterangan Bripka Madih Dimintai Lahan 1.000 Meter Tak Masuk Akal

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor yang Ditemukan Tewas di Cimanggis Depok

Polisi Selidiki Penyebab Kematian Pengendara Motor yang Ditemukan Tewas di Cimanggis Depok

Megapolitan
[VIDEO] Kisah Toko Roti Tertua di Jakarta, Maison Weiner Cake Shop

[VIDEO] Kisah Toko Roti Tertua di Jakarta, Maison Weiner Cake Shop

Megapolitan
Mengaku Diperas Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar Kode Etik

Mengaku Diperas Oknum Penyidik, Bripka Madih Diduga Melanggar Kode Etik

Megapolitan
Polda Metro: Lahan yang Dilaporkan Bripka Madih Ternyata Telah Dijual Sebagian oleh Ayahnya

Polda Metro: Lahan yang Dilaporkan Bripka Madih Ternyata Telah Dijual Sebagian oleh Ayahnya

Megapolitan
Polda Metro Bantah Laporan Penyerobotan Lahan Bripka Madih Tak Diselidiki

Polda Metro Bantah Laporan Penyerobotan Lahan Bripka Madih Tak Diselidiki

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Hasya Yakin Laporan soal Dugaan Kelalaian Pensiunan Polisi Bakal Ditindaklanjuti

Kuasa Hukum Keluarga Hasya Yakin Laporan soal Dugaan Kelalaian Pensiunan Polisi Bakal Ditindaklanjuti

Megapolitan
KUA Taman Sari Perindah Ruangan Nikah untuk Tarik Calon Mempelai Menikah di Kantor

KUA Taman Sari Perindah Ruangan Nikah untuk Tarik Calon Mempelai Menikah di Kantor

Megapolitan
Bripka Madih Akan Dipertemukan dengan Oknum Penyidik yang Diduga Memerasnya

Bripka Madih Akan Dipertemukan dengan Oknum Penyidik yang Diduga Memerasnya

Megapolitan
Stabilkan Harga Beras, Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Stabilkan Harga Beras, Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Megapolitan
Buwas Temukan Beras Bulog Diduga Dioplos dan Dikemas Ulang saat Sidak di Cipinang

Buwas Temukan Beras Bulog Diduga Dioplos dan Dikemas Ulang saat Sidak di Cipinang

Megapolitan
Konser Cigarette After Sex Jakarta 2023, Intim Meski Minim Interaksi

Konser Cigarette After Sex Jakarta 2023, Intim Meski Minim Interaksi

Megapolitan
Punya Rencana Nikah di KUA? Berikut Syarat Pendaftarannya

Punya Rencana Nikah di KUA? Berikut Syarat Pendaftarannya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Duloh Sempat Ajak Mertua Wowon Berhubungan Badan Sebelum Dibunuh | Ironi Bripka Madih yang Diperas Polisi Saat Melaporkan Kasus

[POPULER JABODETABEK] Duloh Sempat Ajak Mertua Wowon Berhubungan Badan Sebelum Dibunuh | Ironi Bripka Madih yang Diperas Polisi Saat Melaporkan Kasus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.