UMP Jakarta 2022 Diturunkan, Pengamat: Pukulan Telak Kekalahan Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 menjadi kekalahan bagi pekerja.

"Kalau dilihat upah rata-rata yang harus naik menurut Undang-undang Cipta Kerja sebesar satu persen, maka ini sama saja upah tidak naik," ujar Bhima kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Adapun upah di DKI Jakarta batal naik 5,1 persen atau setara Rp225.667 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021. Berdasarkan hasil keputusan PTUN, kenaikan upah dikembalikan ke angka 0,85 persen.

Meskipun kenaikannya kembali ke angka Rp37.749, Bhima menilai itu sama saja tidak ada kenaikan upah. Menurut dia, dengan angka itu sebetulnya upah buruh tergerus karena inflasinya diperkirakan bisa 4-5 persen pada 2022.

Apabila inflasi tercatat lima persen, sementara kenaikan UMP hanya satu persen, maka upah riil itu minus empat persen pada 2022.

"Itu tentu situasi yang sangat tidak menguntungkan. Daya beli pekerja bisa turun tajam. Maka yang terjadi konsumsi rumah tangga akan merosot," ujar Bhima.

Konsumsi rumah tangga yang merosot ini, kata Bhima, bakal mempengaruhi permintaan ritel hingga penjualan pelaku usaha.

Menurut Bhima, kebijakan upah yang tidak naik justru menimbulkan blunder atau kesalahan besar bagi pelaku usaha itu sendiri.

"Dengan daya beli bisa turun, tingginya inflasi, bahkan kekhawatiran resesi, upah minimum itu seharusnya untuk perlindungan sosial," ujar Bhima.

Adapun UMP Jakarta tahun 2022 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 4.453.935. Jumlah itu hanya naik Rp 37.749 dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketentuan kenaikan UMP DKI tahun 2022 menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keputusan menaikkan UMP yang tak sampai satu persen itu juga dinilai sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pada saat itu, buruh ramai-ramai menggelar demonstrasi di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pada 16 Desember 2021, Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp4.641.854.

Melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

Apindo DKI Jakarta lantas tak terima dengan keputusan Anies. Mereka lalu menggugat keputusan Anies ke PTUN DKI Jakarta. Hasilnya, Pemprov DKI Jakarta diminta menerapkan UMP di angka Rp4.573.845.