Soroti 3 Dirut BUMD DKI yang Diganti Anies, Komisi B DPRD Jakarta: Tak Mendesak, Malah Terkesan Aneh

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyoroti adanya pergantian tiga direktur utama badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Untuk diketahui, pada 16 Juli 2022, Gubernur DKI Jakarta mengangkat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dan Direktur Utama PAM Jaya.

Kemudian, pada 22 Juli 2022, Direktur Utama PT Mass Rapid Transit juga diganti.

Gilbert menilai, pergantian tiga direktur utama BUMD itu cenderung aneh karena tak mendesak.

Sebab, pergantian tiga pimpinan BUMD DKI itu dilakukan saat masa jabatan Anies bakal berakhir dalam waktu tiga bulan ke depan.

"(Pergantian tiga direktur utama BUMD DKI) tidak pada tempatnya, tidak mendesak. Malah terkesan aneh, ada apa?" kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (26/7/2022).

"Apa yang di benaknya Gubernur sekarang ini? Kenapa dia ganti? Ada apa?" tegas dia.

Gilbert pun menilai masing-masing direktur utama BUMD yang baru. Pertama, ia menilai Mohamad Aprindy tak cocok menjabat sebagai Direktur Utama PT MRT.

Mohamad Aprindy diketahui menggantikan posisi William Sabandar, Direktur Utama PT MRT sebelumnya.

"Pergantian itu tidak diganti dengan figur yang lebih baik. Khususnya di PT MRT," ujarnya.

Ia melanjutkan, William Sabandar telah bekerja di PT MRT selama enam tahun. Jepang sebagai mitra kerja PT MRT pun disebut tak memiliki masalah selama bekerja dengan William Sabandar.

Kemudian, posisi William Sabandar digantikan oleh Mohamad Aprindy, yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD DKI lainnya.

"Tetapi penggantinya (William Sabandar), dipilih dari orang yang berasal dari Jakpro (Mohamad Aprindy), yang notabene Jakpro ini bukan perusahaan yang fokus," tutur Gilbert.

"Dan penggantinya bukan orang yang pernah dibidang transportasi (Mohamad Aprindy) dan bukan ikut membesarkan MRT ini dari awal," sambung dia.

Dengan demikian, Gilbert menegaskan bahwa Mohamad Aprindy tidak cocok untuk menggantikan William Sabandar.

"Otomatis, Pak Aprindy secara akal sehat, tidak seberkualitas Pak William Sabandar. Sehingga pengganti ini buat kami menjadi tidak menyentuh, tapi terkesan menjadi aneh," kata dia.

Gilbert turut berujar, meski sempat menjabat Komisaris Utama PT LRT, Mohamad Aprindy dinilai tak berkompeten untuk duduk di jabatannya saat ini.

Sebab, meski PT MRT dan PT LRT bergerak dalam bidang yang sama, Mohamad Aprindy tak bertugas selaku pelaksana di PT LRT.

"Dia (Mohamad Aprindy) kan bukan pelaksana (di PT LRT). Pelaksananya (PT LRT) kan direktur yang sekarang ini," ucap Gilbert.

Ia melanjutkan, pengangkatan Tri Prasetyo Utomo sebagai Direktur Utama Perumda Pasar Jaya juga cenderung tidak tepat.

Gilbert bahkan mengaku tidak mengerti apa dasar pemilihan Tri Prasetyo Utomo.

Sebab, latar belakang pekerjaannya adalah Operational General Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart).

"Iya, (dari) Alfamart, si Prasetyo. Saya juga enggak ngerti apa dasar pemilihannya," sebut Gilbert.

"Saya melihat, latar belakangnya belum terlalu panjang dan langsung menjadi dirut BUMD. Buat saya agak sedikit tanda tanya," sambung dia.

Gilbert menegaskan, Komisi B DPRD DKI bakal mengawasi kinerja Tri Prasetyo Utomo yang kini harus pro rakyat, dari yang sebelumnya bekerja di perusahaan swasta.

Di sisi lain, ia berharap bahwa pengangkatan Tri Prasetyo Utomo telah melalui serangkaian fit and proper test yang ketat.

"Bagaimana dia (Tri Prasetyo Utomo menempatkan diri sekarang menjadi pengelola BUMD, yang pro rakyat, itu yang musti kami ikuti," ujar dia.

Kemudian, Gilbert cenderung tak mempermasalahkan pengangkatan Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama PAM Jaya.

Namun, ia justru menyoroti diturunkannya Syamsul Bachri Yusuf sebagai Direktur Utama PAM Jaya.

Ia menduga, Anies mengganti Syamsul Bachri Yusuf menjelang berakhirnya kerja sama antara PAM Jaya dan mitra kerja swastanya, yakni Aetra dan Palyja, pada Januari 2023.

"(Pergantian Direktur Utama PAM Jaya) apakah ada kaitannya tarik menarik kepentingan antara perusahaan Aetra atau Palyja dengan kepentingan pemerintah," sebut Gilbert.

Ia meyakini, Syamsul Bachri Yusuf merupakan seseorang yang pro pemerintah.

Kemudian, Anies justru diduga memiliki pandangan berbeda soal Syamsul Bachri Yusuf yang pro pemerintah.

"Tapi saya tahu, bahwa Pak Syamsul Bachri itu orang yang sangat pro pemerintah. Tapi kan Gubernur belum tentu melihatnya seperti itu," kata Gilbert.

"Mungkin saja ada kepentingan lain di luar kepentingan pemerintah yang dilihat Gubernur, kami juga tidak tahu. Dan dia (Syamsul Bachri) tak akan takut untuk dicopot," sambung dia.