Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan belum dapat mencabut peraturan gubernur tentang penggusuran karena belum masuk program perencanaan penyusunan regulasi tahun ini.

Pemprov DKI sedang mengevaluasi regulasi itu setelah sejumlah kelompok masyarakat berulang kali mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mencabut pergub tersebut.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai pencabutan pergub itu tidak bisa serta-merta dilakukan mengingat jabatan Anies yang tidak lama lagi.

"Maka yang bisa dilakukan saat ini, Pemprov DKI Jakarta harus dapat segera mensosialisasi RDTR yang direvisi bersama DPRD DKI Jakarta," tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (9/8/2022).

Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Sejumlah kampung di Jakarta disebut tergusur imbas dari penerapan Pergub itu. Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) pun menuntut janji Anies untuk mencabut pergub tersebut.

Menurut Nirwono, ketimbang mencabut pergub tentang penggusuran itu, lebih baik Pemprov segera menerapkan Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) DKI Jakarta.

Pergub itu keluar tak berselang lama dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Perda RDTR ini berkaitan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya.

Pergub RDTR dinilai memiliki tujuan penataan wilayah Jakarta. Dengan demikian, Pemprov bisa menentukan apakah keberadaan suatu kampung ilegal atau tidak berdasarkan pergub baru itu.

"Kalau tidak sesuai tata ruang, apa rencana Pemprov DKI Jakarta terhadap penataan kampung tersebut?" tutur Nirwono.

Nantinya, Nirwono berpandangan, Pemprov DKI Jakarta bisa saja memutuskan untuk mengembalikan wilayah itu sesuai peruntukannya atau pun merelokasi warga kampung ke rumah susun terdekat.

"Sehingga, ada kejelasan bagi warga kampung-kampung tersebut," ujar Nirwobo.

Menurut Nirwono, ketegasan Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur selanjutnya sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan dan membangun kota yang sesuai RDTR yang telah ditetapkan.