Aksi Intoleran di Sekolah Jakarta, Guru Larang Murid Pilih Ketua OSIS Nonmuslim hingga Paksa Siswi Berjilbab

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa ada dugaan sejumlah aksi intoleran di 10 sekolah negeri di Ibu Kota.

Berdasarkan catatan Fraksi PDI-P, aksi intoleran itu berupa larangan memilih Ketua OSIS non-muslim hingga pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah.

Hal ini terungkap ketika Fraksi PDI-P menginterogasi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terkait isu pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah yang belakangan ini mencuat.

Pertemuan itu digelar di Ruang Rapat Fraksi PDI-P DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Aksi Intoleran di 10 sekolah negeri

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengungkapkan temuan mereka di rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kami tidak anti terhadap praktik yang memiliki keyakinan, tapi kami juga berkomitmen terhadap keberagaman. Ada 10 case yang kami ungkap," sebutnya, saat rapat bersama Disdik.

Berikut merupakan daftar 10 sekolah yang negeri yang diduga ditemukan praktik intoleran:

1. SMAN 58 Jakarta Timur (terjadi pada November 2020)

TS, guru SMAN 58 Jakarta Timur, melarang muridnya memilih Ketua OSIS non-muslim. Dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp.

2. SMAN 101 Jakarta Barat

Seorang warga menyampaikan keluhan tentang murid non-muslim yang diwajibkan memakai jilbab saat hari Jumat. Alasannya adalah penyeragaman pakaian sekolah.

3. SMPN 46 Jakarta Selatan

Siswi kelas 7 ditegur lantaran tak menggunakan jilbab di lingkungan sekolah. Ia tak pernah dirundung oleh temannya lantaran tak memakai jilbab.

Namun, begitu ditegur oleh gurunya secara berulang lantaran tak memakai jilbab, siswi itu justru tertekan.

4. SDN Cikini 2 Jakarta Pusat

Pengurus SDN Cikini 2 mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim pada saat bulan Ramadhan. Padahal, di sekolah itu ada murid yang tak beragama Islam.

5. SMKN 6 Jakarta Selatan

Pada Juli 2022, murid-murid SMKN 6 Jakarta Selatan dipaksa mengikuti mata pelajaran Kristen Protestan. Padahal, mereka merupakan penganut agama Hindu dan Buddha.

6. SMPN 75 Jakarta Barat

Salah satu murid di sana dipaksa menggunakan jilbab. Sebelum menggunakan jilbab, murid itu mendapatkan sindiran dari guru di sekolah itu.

7. SMPN 74 Jakarta Timur

Murid di SMPN 74 Jakarta Timur dipaksa menggunakan jilbab. Pihak sekolah juga memaksa setiap murid untuk menandatangani surat pakta integritas yang salah satu poinnya berisikan instruksi agar semua murid mengikuti kegiatan keagamaan dan wajib mengenakan jilbab.

8. SDN 3 Tanah Sareal Jakarta Barat

Murid di SDN 3 Tanag Sareal diwajibkan mengenakan celana atau rok panjang. Hal itu menyebabkan para muridnya tak bergerak leluasa.

9. SMPN 250 Jakarta Selatan

Satu guru di SMPN 250 diduga membuat soal ujian akhir sekolah yang dinilai mendiskreditkan eks Presiden Megawati Soekarnoputri. Guru itu juga disebut mengampanyekan citra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

10. SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur

Murid SDN 3 Cilangkap beragana non-muslim dipaksa mengikuti kegiatan muslim dan diwajibkan berperilaku layaknya seorang muslim, mulai dari cara menyapa, berkegiatan di lapangan, pengajian di dalam mushala, dan berdoa ketika pulang.

Jaminan dari Disdik

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berujar bahwa interogasi dilakukan untuk merespons pengaduan masyarakat kepada fraksinya berkait diskriminasi di sekolah negeri.

"Supaya tidak simpang siur, makanya kami panggil Kepala Dinas Pendidikan dengan para Kasudin supaya informasi itu bisa sampai di tingkat sekolah dengan baik," tuturnya, ditemui usai rapat, Rabu.

"Supaya tidak ada distorsi informasi, itu saja yang mau kami capai," sambung dia.

Hasil rapat, kata Gembong, Disdik DKI Jakarta menjaminkan tiga hal kepada Fraksi PDI-P agar aksi diskriminasi tak lagi terjadi.

Pertama, yakni Disdik DKI menjamin tumbuh kembangnya keberagaman di sekolah negeri.

Kemudian, jaminan bahwa tak ada lagi pemaksaan terkait pemasangan atribut di sekolah negeri.

"Dan jaminan (ketiga) dari Kepala Disdik tadi, ketika ada pelanggaran dari aparatur Pemprov DKI Bidang Pendidikan yang melakukan penyimpangan dari ketentuan, maka Kepala Dinas akan memberikan sanski tegas terhadap oknum yang bersangkutan," sebut Gembong.

Mutasi guru

TS, guru di SMAN 58 Jakarta yang melarang muridnya memilih ketua OSIS nonmuslim pada 2020, telah dimutasi.

Hal ini dinyatakan Kepala Disdik DKI Jakarta Nahdiana.

"Ketika ada larangan tidak boleh memilih ketua OSIS (nonmuslim), gurunya sudah diberikan sanksi, ada mutasi," tutur Nahdiana saat rapat bersama Fraksi PDI-P.

Menurut dia, mutasi dilakukan karena ada masukan untuk tak hanya memberi sanksi hukuman disiplin kepada TS.

"Karena ada masukan untuk tidak cukup dengan hukuman disiplin," kata Nahdiana.

Nahdiana menambahkan, meski ada larangan dari TS untuk memilih ketua OSIS nonmuslim, fakta berkata sebaliknya.

Saat itu, kata dia, ketua OSIS yang terpilih adalah beragama non-Islam.

"Namun, faktanya, ketua OSIS terpilih dari anak yang nonmuslim," ucap Nahdiana.

Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp.

F-PDIP buka layanan pengaduan

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Ima Mahdiah berujar, siswa sekolah di Ibu Kota yang menjadi korban perundungan atau diskriminasi bisa melaporkannya ke Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta.

Fraksinya bakal mengadvokasi murid yang menjadi korban perundungan.

"Fraksi PDI-P punya hotline pengaduan. Jadi kalau ada diskriminasi, ada perundungan, terhadap anak-anak sekolah di seluruh Jakarta, kami buka hotline dan kami akan mengadvokasi mereka," tutur Ima, Rabu.

Adapun nomor layanan itu adalah 0813-6326-2299. Menurut Ima, layanan itu bisa diakses selama 24 jam.

Sementara ini, Ima mengaku bahwa belum ada murid atau orangtuanya yang melapor ke Fraksi PDI-P.

"Mungkin belum tersebar banyak (nomor layanan tersebut). Makanya kami sampaikan juga," ucap dia.