Ikut Demo Bareng Ojol di DPR, Pelajar Tolak RUU Sisdiknas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pelajar turut menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022). Mereka menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sejumlah pelajar berjalan di antara massa aksi ojek online (ojol) yang hendak berdemonstrasi. Para pelajar itu membawa spanduk bertuliskan "Tolak RUU Sisdiknas" dan "Wujudkan Pendidikan yang Demokratis & Gratis".

Sesampainya di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, mereka memasangkan spanduk dan berbaris sambil menggunakan payung hitam.

Sejumlah pelajar yang mengatasnamakan pelajar Islam Indonesia itu tampak mengenakan pakaian bebas. Beberapa di antaranya terlihat membawa ransel dan mengenakan seragam sekolah menengah atas (SMA) berwarna putih.

Mereka dikoordinir oleh beberapa orang dewasa yang mengaku sebagai perwakilan dari Pelajar Islam Indonesia.

"Kami mendesak agar Baleg (Badan Legislasi) DPR RI agar menunda pembahasan RUU Sisdiknas yang dijadwalkan pada hari ini," kata seorang perwakilan tersebut, Senin (29/8/2022).

Tak lama kemudian, para pelajar langsung menutup payung hitam dan membubarkan diri dari depan Gedung DPR/MPR RI.

Sementara itu, massa aksi dari elemen ojol yang menuntut adanya regulasi soal transportasi online dan menolak kenaikan harga BBM masih terus berdemonstrasi.

Sebagai informasi, ribuan pengemudi ojol berencana menggelar demontrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini Senin (29/8/2022).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, ada empat tuntutan yang mereka bawa dalam aksi demo nanti.

Sebelum menuju Gedung DPR, para peserta aksi akan berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan untuk mengajukan tuntutan pertama.

Pengendara ojol menuntut Kementerian Perhubungan untuk konsisten dengan aturan kenaikan tarif baru ojol.

"Karena sudah dua kali diundur tanpa kejelasan kapan dan tarifnya seperti apa. Untuk itu kami akan ke kemenhub minta kejelasan soal ini," katanya dilansir dari TribunJakarta.com pada Senin (29/8/2022).

Tuntutan yang kedua, mereka kemudian menuju gedung DPR untuk menuntut kebijakan potongan aplikator yang dibebankan ke driver diturunkan menjadi maksimal 10 persen.

Sebab, selama ini potongan 20 persen sangat memberatkan driver.

"Karena kami sudah menanggung biaya BBM, parkir, pulsa, biaya ganti ban dan spare parts lainnya," tambahnya.

Tuntutan yang ketiga, massa demo meminta kesejahteraan lebih diperhatikan dengan menetapkan status sebagai pekerja tetap, bukan mitra.

Karena selama ini yang terjadi ialah hubungan kerja atau industrial bukan hubungan kemitraan.

"Sehingga kami menuntut hak kami seperti jam kerja yang layak, jaminan upah minimum yang layak. Hak perempuan: cuti haid, melahirkan dan hak berserikat untuk berunding dan perusahaan," tambahnya.

Tuntutan terakhir, mereka meminta pemerintah membatalkan menaikan harga BBM.

Kebijakan ini, kata Lily, semakin memberatkan hidup pengemudi ojek online dan masyarakat kecil.

"Ini juga kami duga kenapa tarif ojol diundur menunggu BBM naik terlebih dahulu," pungkasnya.