Jelang Kenaikan Harga BBM, Kapolda Metro Jaya Klaim Belum Temukan Kasus Penimbunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menyatakan belum ada temuan kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah DKI Jakarta di tengah wacana kenaikan harga oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ketika menjelaskan soal langkah antisipasi dan pengawasan yang dilakukan kepolisian beberapa waktu belakangan.

"Sampai hari ini belum ada kita temukan, dan sampai hari ini belum ada laporan bahwa terjadi penimbunan," ujar Fadil, Kamis (1/9/2022).

Menurut Fadil, kepolisian sudah mengetahui berbagai macam cara atau modus operandi para pelaku penimbunan BBM. Seperti halnya memodifikasi kendaraan untuk menampung bensin dalam jumlah besar, lalu disimpan di suatu tempat.

Informasi-informasi tersebut menjadi bekal petugas dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Kan penimbunan, modus operandinya macam-macam. Menggunakan mobil yang dimodifikasi, ada yang bolak-balik, kemudian ditaruh di sebuah titik," kata Fadil.

Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas para pelaku yang nekat melakukan penimbunan, dan merugikan masyarakat.

"Kami akan melakukan penindakan kepada mereka-mereka yang mengambil keuntungan di masa yang sempit ini," tegas Fadil.

Fadil sebelumnya menyampaikan bahwa kepolisian juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk menyiagakan anggota ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah tersebut, kata Fadil, dilakukan untuk memastikan keamanan SPBU dan para konsumen yang mengantre membeli BBM, seiring dengan adanya rencana kenaikan harga.

Pengerahan personel tersebut juga untuk mencegah adanya oknum-oknum yang hendak memanfaatkan kesempatan dengan menimbun BBM sehingga merugikan masyarakat.

"Kami sudah jaga. Di samping sosialisasi edukasi, kami juga akan melakukan pengamanan di lokasi. Dari Polda, dari Kodam, akan menjaga lokasi-lokasi tersebut," tutur Fadil.

Sebagai informasi, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak ada kenaikan harga BBM pertalite dan solar.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan harga energi di masyarakat.

Namun, dengan berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun.

Terlebih, konsumsi pertalite dan solar diperkirakan akan melampaui kuota yang ditetapkan.

"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Teranyar, Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan dengan seksama terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan teknologi tambang 5G di PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).

"Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian," lanjut dia menegaskan.