Demo Tolak Harga BBM Naik, Buruh Tutup Gerbang Masuk DPR Pakai Spanduk Tuntutan

Pantauan Kompas.com, para buruh dari sejumlah organisasi memadati depan Gedung DPR/MPR RI hingga ke badan Jalan Raya Gatot Subroto mengarah Simpang Slipi.

Mereka langsung memasang spanduk berukuran besar hingga menutupi gerbang masuk utama kompleks parlemen.

Spanduk tersebut bertulisan tiga tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Pertama adalah menolak kenaikan harga BBM.

Kedua, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, menuntut kenaikan UMK/UMDK tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

Tampak sejumlah mobil komando terparkir di antara massa aksi yang memadati depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI.

"Teman-teman, mari kita rapatkan barisannya. Buat border," kata orator di atas mobil komando.

Diberitakan sebelumnya, serikat buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menolak kenaikan harga BBM.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi itu akan diikuti sedikitnya oleh 3.000 buruh di Jabodetabek.

"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang yang dipusatkan di DPR/MPR RI," ujar Iqbal dalam keterangannya, Selasa.

Menurut Iqbal, massa aksi akan menuntut DPR segera membentuk panitia kerja (panja) ataupun panitia khusus (pansus) untuk membahas soal polemik kenaikan harga BBM.

Di samping itu, tuntutan lain serikat buruh adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta upah minimum pada 2023 dinaikkan hingga 13 persen.

"Aksi di DPR RI berlangsung sejak pukul 10.00 WIB," kata Said.

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.