Polemik Tak Berujung Formula E: Berlarut-larut meski Balapan Sudah Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Formula E Jakarta 2022 sudah berhasil digelar pada awal Juni lalu. Kegiatan itu tetap dilangsungkan meski ditentang kuat oleh PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta.

Kini, ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta masih menyisakan polemik. Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu diketahui telah mengumpulkan keterangan dugaan korupsi Formula E sejak 4 November 2021.

Adapun kedatangan Anies ke KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E, yaitu seputar awal mula penawaran Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga keuntungan.

Awal Mula Penyelidikan

Tak lama setelah KPK memulai penyelidikan, lembaga antirasuah itu meminta keterangan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta.

Lalu, pada 9 November 2021, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto selaku anggota bidang hukum dan pencegahan korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta datang ke KPK.

Mereka menyerahkan berbagai dokumen terkait tahapan Formula E, mulai dari persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan. Selain pihak Pemprov, KPK juga menggali keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Politikus PDI Perjuangan itu merupakan salah satu yang melakukan rapat hak interpelasi terkait Formula E yang hanya didukung fraksi PDI Perjuangan dan PSI.

Namun, interpelasi itu justru berujung pada laporan ke Badan Kehormatan.

Prasetyo menyoroti mekanisme pembayaran commitment Formula E yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menabrak aturan. Pasalnya, commitment Formula E sudah dibayarkan meski anggaran belum disahkan.

Pembiayaan Formula E Disorot

Pada April lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sedang mendalami mekanisme pembiayaan Formula E yang diduga melanggar ketentuan.

Salah satu di antaranya adalah aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak memperbolehkan APBD digunakan untuk kegiatan bisnis.

Saat itu, KPK berupaya meminta keterangan dari pihak yang menerima transfer dari Pemprov DKI, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro), badan usaha milik daerah yang ditugaskan menjadi penyelenggara ajang jet balap listrik darat ini.

Alex mengatakan pembiayaan kegiatan yang bersifat bisnis tidak bisa disokong dengan anggaran APBD. KPK telah mendapatkan informasi dari Pemprov DKI dan masukan Kemendagri.

“Harus bussiness to bussiness tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD itu,” ujar Alex.

Dituding Ada Malaadministrasi

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai ada penyelewengan wewenang dari Anies dalam menyelenggarakan Formula E.

"Bagaimana menjelaskan penyelewengan wewenang ini merupakan tanggung jawab KPK, yang diharapkan (bisa) profesional dan serius dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tanggung jawabnya," ujarnya, Rabu (8/9/2022).

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Pemprov DKI tak kunjung melaksanakan audit penyelenggaraan Formula E hingga kini. Ajang balap mobil listrik itu sendiri berlangsung pada 4 Juni 2022.

Gilbert pun menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk malaadministrasi.

"Dalam rapat evaluasi P2APBD minggu lalu, jelas terungkap bahwa audit (laporan keuangan) tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang nihilnya transparansi hasil negosiasi ulang antara penyelenggara Formula E sekaligus BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan Formula E Operation (FEO).

Kemudian, membengkaknya commitment fee Formula E hingga Rp 90 miliar juga menjadi sorotan. Menurut Gilbert, hal itu tidak pernah dibuka dalam rapat.

Diduga Ada Politisasi Formula E

Mantan Wakil KPK dan juga bekas Ketua Komite Pencegahan Korupsi Tim Gubernur DKI Jakarta, Bambang Widjojanto, khawatir jika isu Formula E ini dipolitisasi oleh pihak-pihak yang ingin langkah politik Anies terhenti.

Bambang meyakini bahwa tensi politik tengah menguat pada tahun 2022 ini menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang, di mana Anies digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat Presiden Indonesia.

Tensi politik yang menguat lantas dinilai berpotensi memicu drama hingga "korupsi politis".

"Sehingga, akan banyak tercipta kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang otentik," ujar Bambang.

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI dinilai kerap mempertanyakan soal commitment fee Formula E hingga mengajukan interpelasi atas penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

Sikap kedua fraksi itu, kata Bambang, justru bertolak belakang dengan keputusan mayoritas anggota DPRD DKI yang menyetujui penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Formula E Jakarta Disebut Jadi Incaran Singapura

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F Gontha menyebutkan Singapura siap untuk mengambil alih perhelatan balap mobil listrik Formula E Jakarta.

Menurut pengusaha tersebut, hal ini lantaran perhelatan balap mobil listrik internasional di Jakarta tersebut terus menerus diributkan oleh berbagai pihak.

Dalam cuitan di akun Twitter @PeterGontha, Peter mendapatkan informasi dari ring satu media international yang menyebutkan bahwa Singapura akan mengambil alih perhelatan balapan mobil Formula-E dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan FEO.

"Gara-gara Indonesia ribut mengenai Formula E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapura saja!" tulis Peter dalam cuitan akun Twitter @PeterGontha yang dipantau hingga Kamis pagi (8/9/2/2022).

(Penulis : Muhammad Naufal, Syakirun Ni'am | Editor : Ivany Atina Arbi, Dani Prabowo)