Derita Sopir Bus dan Angkot Harus Nombok sejak Harga BBM Naik: Kadang Kami Tak Bawa Uang ke Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sopir dan kondektur bus Mayasari 70A jurusan Tanah Abang-Cileungsi duduk-duduk di pinggir Jalan Gatot Subroto, wilayah Semanggi, Jakarta Selatan.

Mereka mengetem setidaknya 20 menit, menikmati rutinitas baru setelah pandemi sambil menghayati lagu lama kenaikan harga bahan bakar minyak.

Setelah pemerintah mengumumkan harga BBM naik, Wahyu (40) dan kawan-kawannya yang mengemudikan bus hanya bisa gigit jari.

Harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Kenaikan harga sampai 32 persen itu begitu terasa karena dalam sehari, satu bus membutuhkan 105-140 liter solar.

”Satu PP (pulang pergi) bus ini butuh solar 35 liter. Kalau 3-4 kali PP hitung aja butuh berapa. Beli solar sehari biasanya Rp 600.000, jadi hampir Rp 800.000," kata Wahyu, dilansir dari Kompas.id, Selasa (6/9/2022).

"Setoran ke kantor tetap sama, tapi BBM beli sendiri, otomatis uang makan keambil. Kita udah nombok duluan dari kemarin,” sambungnya.

Di sisi lain, Wahyu sendiri masih ragu perusahaannya akan menaikkan ongkos naik bus ke penumpang.

”Sekarang mau naikin tarif enggak bisa sembarangan, apalagi udah naik sejak korona. Sekarang Rp 20.000 per penumpang, sebelumnya Rp 15.000," kata dia. 

Pertimbangan untuk menaikkan ongkos juga riskan karena jumlah penumpang masih jauh berkurang.

Sebelum pandemi, bus mereka cepat terisi penumpang begitu sampai di sekitar kawasan perkantoran di Semanggi itu. Namun, dua tahun belakangan ini, mereka harus mengetem sampai hampir setengah jam.

"Sekarang jalanin dulu ajalah. Kadang bisa bawa uang ke rumah kadang enggak, namanya kita enggak ada gaji harian, cuma ngandelin kelebihan setoran,” ujarnya.

Agung, sopir lain dari trayek sama, pun hanya bisa berpasrah harus menomboki sampai Rp 250.000 bersama satu rekan kerjanya untuk bisa menutupi biaya bensin sehari.

Ia hanya beruntung karena tidak memiliki tanggungan selain orangtua yang memahami keadaannya. Ia kini belajar mengurangi pengeluaran untuk makan dan rokok.

”Kalau dari saya sendiri bingung juga. Mau berbantah ke kantor, pasti salah. Ya udah, kita jalanin aja apa adanya, yang penting usaha,” kata pemuda lulusan STM yang sudah tiga tahun menjadi sopir bus.

Selain pengemudi bus, pengemudi angkutan kota (angkot) reguler juga terdampak kenaikan biaya BBM.

Jaki, sopir angkot M 09 jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama kini harus membayar lebih untuk pengeluaran bensin sampai Rp 50.000 sehari.

Sementara itu, tidak ada sinyal jumlah setoran ke pemilik angkot sebesar Rp 120.000 sehari akan turun.

”Kita sendiri susah kasih tau penumpang kalau ongkos naik. Syukur kalau ada yang bayar Rp 5.000 arau Rp 6.000. Masih banyak penumpang yang bayar Rp 2000, Rp 3.000,” kata Jaki.

Sopir lain seperti Ratno juga semakin miris dengan kondisinya. Selain karena faktor penumpang yang semakin sepi, kenaikan harga BBM dan daya bayar penumpang membuatnya hanya membawa sedikit uang buat keluarga di rumah.

”Pemerintah mana mau tahu anak istri nunggu di rumah, padahal saya enggak bisa bawa pulang banyak uang. Narik empat jam cuma bisa bawa pulang Rp 60.000, padahal dulu bisa Rp 100.000,” ungkapnya.

Baik Jaki maupun Ratno semakin malas membawa angkot untuk penumpang. Mereka lebih senang keluar pagi-pagi sekali di Pasar Tanah Abang agar angkotnya bisa dipakai untuk disewa para pedagang.

Bayarannya lebih besar daripada penghasilan menjalankan angkot sesuai trayek dengan jumlah penumpang tak tentu.

Di Jakarta ada sekitar 4.400 mobil dari total 6.600 mobil angkot yang belum terintegrasi dalam manajemen PT Transjakarta melalui ekosistem Jaklingko.

Artinya, pengemudi mobil angkot itu masih harus mengejar setoran sehingga bernasib sama dengan sopir bus yang diceritakan sebelumnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, mereka sedang membahas rencana kenaikan harga tarif angkot reguler itu bersama Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).

Subsidi Angkutan Umum

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas tidak setuju harga BBM untuk angkutan umum ikut naik.

Kebijakan itu sebaiknya difokuskan kepada kendaraan pribadi agar mendorong masyarakat berhemat BBM hingga beralih ke transportasi angkutan massal.

Biaya angkutan penumpang dan barang tidak naik agar tidak berdampak luas kepada kenaikan harga barang (Kompas.id, 5/9/2022).

Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), juga menyarankan agar pemerintah menyubsidi BBM yang digunakan angkutan barang dan penumpang umum.

Ini dinilai lebih mudah karena Kementerian ESDM di 2012 mendata, angkutan umum hanya menggunakan 3 persen BBM bersubsidi.

Adapun sekitar 53 persen BBM subsidi digunakan oleh mobil dan 40 persen oleh sepeda motor.

”Pemerintah perlu memberikan subsidi untuk angkutan umum, baik angkutan penumpang maupun barang yang berbadan hukum. Terkait subsidi pula, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan subsidi bagi pengembangan program buy the service (BTS) Kementerian Perhubungan yang saat ini sudah beroperasi di 11 provinsi,” tuturnya dalam keterangan tertulis.

Namun, ia tidak setuju jika subsidi diberikan kepada pengemudi transportasi daring.

Ia menilai, pemerintah belum memiliki data pasti terkait jumlah pengemudi ojek daring yang bermitra dengan perusahaan aplikator.

Selain itu, subsidi dikhawatirkan menguntungkan pihak perusahaan daripada mitra mereka.

Berita ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Kala Sopir Angkutan ”Nombok” gara-gara Harga BBM Naik"