Ini Faktor yang Bikin Serapan PMD PAM Jaya dan Sarana Jaya Tahun 2022 Rendah

Rapat itu digelar di Ruang Rapat Komisi B, Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berujar, rapat itu memiliki dua agenda, yakni monitoring alokasi PMD kepada BUMD tahun 2022.

Katanya, agenda kedua adalah monitoring pengajuan PMD oleh BUMD pada tahun 2022 untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023.

"Agenda yang pertama diikuti empat BUMD, (yaitu) PAM Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT MRT Jakarta, Perumda PAL Jaya," sebut Ismail, ditemui di Ruang Rapat Komisi B, Rabu.

Sementara itu, agenda kedua diikuti oleh PT Jakarta Tourisindo (Jaktour), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Asuransi Bangun Askrida, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan Perusahaan Daerah Dharma Jaya.

Menurut Ismail, keempat BUMD yang mengikuti rangkaian agenda pertama juga menjadi peserta agenda kedua.

Namun, untuk efisiensi waktu, pengajuan PMD oleh PAM Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT MRT Jakarta, dan Perumda PAL Jaya untuk APBD tahun 2023 dilakukan dalam agenda pertama.

Ismail menyatakan, dalam rapat, diketahui bahwa serapan PMD PAM Jaya dan Sarana Jaya masih tergolong rendah hingga saat ini.

Menurut dia, berdasarkan penjelasan direktur utama kedua BUMD tersebut, memang terdapat kendala masing-masing mengapa serapan PMD mereka rendah.

Kata Ismail, Sarana Jaya memiliki kendala dalam moratorium pengadaan lahan.

"Jadi ada beberapa jendala teknis sebenarnya. Dan ini juga bisa kami maklumi sebagai upaya untuk tetap pruden, kehati-hatian, dia (Sarana Jaya)," tuturnya.

"Karena terkait lahan itu memang harus dipastikan pruden. Kalau tidak, nanti dikhawatirkan timbul masalah di kemudian hari," sambung dia.

Sementara itu, PAM Jaya terkendala dalam hal pemasangan jaringan pipa dan pembangunan IPAL Ancol, pemasangan instalasi pengelolaan air limbah kawasan Thamrin, serta pemasangan pipa air limbah dan IPAL kawasan TB Simatupang.

Ismail pun menilai bahwa kendala yang dialami PAM Jaya tergolong wajar.

"Yang penting kamu tahu peta masalah macetnya di mana, kami bisa maklumi. Tetapi, kalau terindikasi adanya upaya memperlambat, itu akan jadi hal yang kami minta pertanggungjawabannya," urainya.