Massa Mahasiswa Terobos Kawat Berduri dan Mencoba ke Istana Merdeka, Anggota Brimob Perketat Penjagaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Brigade Mobil (Brimob) dikerahkan untuk memperketat penjagaan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah pengunjuk rasa berupaya menerobos kawat berduri serta barikade beton yang terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat.

Atas dasar tersebut, pasukan Brimob turun tangan menjaga aksi unjuk rasa itu untuk mencegah massa mahasiswa merangsek ke kawasan Istana Merdeka.

Selain itu, anggota kepolisian juga mengimbau peserta unjuk rasa untuk tidak merusak kawat berduri yang terpasang tepat di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO).

Adapun pengunjuk rasa dari elemen mahasiswa menerobos kawat berduri dan barikade beton untuk meminta Presiden Joko Widodo menemui massa aksi.

Peserta unjuk rasa ingin menyampaikan secara langsung tuntutan yang telah mereka buat berkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

"Kami ingin berdiskusi dengan presiden kami, tanpa terkecuali. Kami tidak ingin didatangi oleh staf-staf presiden," ujar orator massa mahasiswa melalui pengeras suara.

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Muhammad Yuza Augusti mengatakan, aksi demonstrasi hari ini merupakan kelanjutan dari aksi unjuk rasa yang sudah digelar sebelumnya pada 8 September 2022.

Kala itu, BEM SI mengultimatum pemerintah untuk memenuhi tuntutan aksi terkait dengan pencabutan keputusan kenaikan harga BBM.

"Aliansi BEM SI memberikan ultimatum kepada pihak pemerintah selama 7x24 jam dimulai sejak tanggal 8 September 2022 untuk memenuhi tuntutan," kata Yuza dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).

"Jika tidak dipenuhi, maka aliansi BEM SI akan kembali turun aksi dengan massa lebih banyak lagi," sambung dia.

Adapun tiga poin tuntutan yang disuarakan oleh BEM SI, sebagai berikut:

1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan BBM.

2. Menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM.

3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.

Sebagai informasi, kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022) di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi Pertalite dan Biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.