Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Pemerintah Kembalikan Harga BBM Bersubsidi

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harahap mengatakan, setidaknya ada dua tuntutan yang dibawa dalam aksi unjuk rasa tersebut.

"Pertama, mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan data yang valid dan aktual terkait tidak tepat sasarannya pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebelum dinaikkan," kata Ari.

Tuntutan selanjutnya, Ari mengungkapkan, mendesak pemerintah mengembalikan harga BBM bersubsidi dan melakukan solusi yang efektif dalam pemberian BBM bersubsidi.

"Yaitu dengan memberlakukan aplikasi MyPertamina yang terfilterisasi dengan jelas dan akurat terhadap penerima BBM bersubsidi," ungkap dia.

Menurut Ari, tema HUT ke-77 Republik Indonesia yakni "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", tetapi faktanya trauma masyarakat akibat pandemi Covid-19 masih belum sembuh.

"Pemerintah malah semakin memperburuk keadaan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Keputusan ini jelas menambah penderitaan bagi masyarakat," jelas Ari.

Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi Pertalite dan Biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.