PKS Pasang Spanduk dan Baliho Tolak Kenaikan Harga BBM, PDI-P Depok: Murni Peduli atau Oportunisme Politik?

DEPOK, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Depok, Ikravany Hilman mempertanyakan alasan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara masif.

Pasalnya, PKS secara tiba-tiba menggalang opini penolakan kenaikan harga BBM melalui spanduk, poster, baliho serta melakukan demonstrasi oleh para kader PKS.

"Sebetulnya gini, nanti kita buktikan. Ini memang kepedulian murni PKS terhadap rakyat kecil, atau oportunisme politik memanfaatkan situasi (kenaikan harga BBM)," kata Ikravany kepada wartawan, Senin (19/9/2022).

Menurut Ikravany, respons Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krisyanto terhadap PKS itu merupakan upaya mengungkapkan motif.

"Ini kan menguji sebenarnya bahwa ini karakter dari kritik ini apa? Kepedulian pada rakyat kecil atau oportunisme politik," kata ujar Ikravany.

Dalam spanduk tersebut bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi! Jangan Bikin Rakyat Tambah Sengsara".

Tak hanya itu, terpasang juga wajah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari PKS bernama Mahfudz Abdurrahman.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik karena Hasto pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Hasto mengaku tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden SBY.

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto.

Hasto mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujar Hasto.