Pencabutan Pergub Penggusuran Belum Beres di Hari Kerja Terakhirnya, Ini Penjelasan Anies ke Demonstran

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pihaknya telah mencabut Gubernur (Pergub) 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Pergub itu dianggap melanggengkan penggusuran yang dilakukan dengan sewenang-wenang, sehingga mendapat protes dari sejumlah warga. 

Warga yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) pun hari ini mengelar aksi unjuk rasa menyuarakan 9 tuntutan, salah satunya meminta Anies segera mencabut pergub warisan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Anies pun menemui demonstran dan menyatakan bahwa Pemprov DKI sudah memproses pencabutan pergub itu. 

"Kami sudah jalankan pencabutannya, yang belum nomornya. Keputusanya sudah, yang belum keluar nomor (suratnya)," kata Anies di hadapan demonstran yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022).

"Karena untuk nomornya ada prosedurnya. Keputusan sudah dikeluarkan dan soal waktu. Insyaallah akan keluar," sambung dia.

Kini, Pemprov hanya tinggal menunggu penetapan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memfinalisasi pencabutan Pergub Nomor 207 Tahun 2016.

"Administrasinya yang mengharuskan ada proses di Kemendagri. Itu administrasinya, kalau kita tidak tertib administrasi akan dengan mudah menjadi masalah," ujar Anies.

"Pemerintah itu memiliki tata kelola. Betul ketentuan ada di tangan gubernur dan hari ini pun dibahas di Kemendagri, secara substansi itu tidak ada masalah," sambungnya.

Adapun dalam aksi unjuk rasa itu, massa menyuarakan sembilan isu yang dianggap bermasalah di Jakarta.

Sembilan permasalahan itu yakni, buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas