Emisi Belum Turun meski Kendaraan Listrik Bertebaran di Jakarta, Pakar Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Retno Gumilang Dewi mengatakan, emisi gas rumah kaca (GRK) belum menurun secara signifikan meski kendaraan-kendaraan listrik di DKI Jakarta mulai bertebaran.

Penyebabnya, kata Retno, kendaraan-kendaraan listrik itu memasok sumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang masih mengandalkan biofuel atau bahan bakar dari biomassa.

"Mitigasi sampai 2030, masih implementasi biofuel yang paling besar, di mana mobil listrik belum bisa mengurangi secara siginifikan emisi GRK di DKI," ujar Retno dalam acara Publik Ekspose Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi GRK Tahun 2022 di Balai Kota DKI, Rabu (2/11/2022).

Retno menyebutkan, emisi GRK bisa menurun signifikan jika renewable energy dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan proyeksi Retno, emisi di DKI mulai menurun signifikan karena penggunaan kendaraan listrik pada 2035.

"Kalau sumber listriknya dari PLN sampai 2030, emisi GRK itu masih maksimal," kata Retno.

"Jadi sampai 2035 mungkin akan turun, menuju 0 (zero emission) itu pada tahun 2060," ucap Kepala Pusat Kebijakan Keenergian ITB itu.

Di sektor transportasi di Ibu Kota, PT Transjakarta telah mengoperasikan 30 unit bus listrik sejak Maret 2022.

Rencananya, sebanyak 100 unit bus listrik akan mengisi rute Transjakarta sampai akhir tahun nanti.

Transportasi penyumbang terbesar

Ada lima sektor penyumbang emisi GRK di DKI Jakarta. Urutan pertama sektor transportasi.

"Ada lima kontributor utama penghasil emisi GRK di DKI Jakarta, pertama transportasi sebesar 46 persen," kata Retno.

"Kemudian sektor pembangkit listrik 31 persen, industri manufaktur 8 persen, emisi residensial atau limbah rumah tangga 6 persen, dan limbah padat TPA (tempat pemrosesan akhir)," ujar dia.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI bekerja sama dengan ITB melaksanakan inventarisasi emisi GRK.

"Profil emisi GRK diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan langkah serta peran Pemprov DKI Jakarta terhadap kegiatan pencegahan perubahan iklim di tingkat nasional," Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas LH DKI Jakarta, Erni Pelita.

Erni menyebutkan bahwa hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

"Kota Jakarta ini ditargetkan menjadi kota berketahanan iklim pada 2030 mendatang," kata Erni.

Untuk menjadi daerah berketahanan iklim, DKI Jakarta tidak hanya berkomitmen menurunkan emisi GRK hingga 30 persen.

Namun, Pemprov DKI memiliki target menurunkan emisi GRK sebesar 50 persen pada 2030, serta target untuk mencapai zero emission pada 2050.