Pembangunan LRT yang Tersendat dan Tak Masuk Prioritas Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan rute light rail transit (LRT) Jakarta Fase 2 tersendat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Syafrin mengatakan bahwa pembangunan rute masih terkendala regulasi.

"Untuk LRT memang kami masih fokus kepada bagaimana penyiapan regulasinya, karena setelah sejak 2015 sampai dengan beberapa kali dilakukan memang terpantau selalu gagal," ujar Syafrin dalam keterangan suara yang diterima Kompas.com, Rabu (2/11/2022).

Akibatnya, sampai saat ini, LRT Jakarta hanya mempunyai satu rute pendek yang membentang dari Rawamangun ke Kelapa Gading.

Namun, Syafrin tidak menyebutkan regulasi mana yang dimaksud.

"Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah dari sisi regulasi. Oleh sebab itu, kami masih fokus pada penyelesaian regulasinya," kata Syafrin.

Diprotes Komisi B

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, pernyataan Syafrin itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan selama ini.

"Padahal dalam beberapa kali rapat dengan Komisi B DPRD, justru hal tersebut tidak pernah diungkapkan selama era Gubernur Anies Baswedan," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu kemarin.

Hal yang sangat menonjol, lanjut Gilbert, adalah pembangunan memaksakan harus dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dan itu sudah ditolak mentah-mentah oleh Komisi B DPRD tahun 2020-2021 karena berpotensi besar merugikan negara.

"Pernyataan Kadishub tersebut tidak tepat, karena justru sudah ada Perpres yang dikeluarkan mengenai hal ini, tetapi tidak satupun LRT yang dibangun selama lima tahun di era Anies," kata Gilbert.

"LRT yang sudah ada antara Velodrome-Kelapa Gading dibiarkan terbengkalai tanpa lanjutan, yang akhirnya harus disubsidi lebih dari Rp 300.000 per tiket," imbuh dia.

LRT tak masuk prioritas

Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pembangunan rute LRT Jakarta tidak masuk prioritasnya.

Heru menyatakan, pembangunan LRT Jakarta dapat dilakukan oleh gubernur DKI periode 2024 dan selanjutnya.

"Belum (ada pembangunan rute LRT pada 2023). Kan bisa juga (pembangunan rute) dilanjutkan oleh periode gubernur berikutnya, periode 2024," kata Heru di Plaza Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).

Heru mengungkapkan, Pemerintah Provinsi DKI ebih mengutamakan hal lain ketimbang pembangunan rute LRT Jakarta.

Salah satu yang diutamakan seperti menjaga kestabilan ekonomi, selain program prioritas penanganan banjir, kemacetan, dan tata ruang.

"Termasuk yang telah saya sampaikan tiga poin (banjir, macet, dan tata kota), termasuk juga menjaga situasi ekonomi," tutur Heru.

Diketahui, Pemprov DKI mengajukan Rp 4,5 triliun untuk untuk kelanjutan program PT Mass Rapid Transit (MRT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.

Namun, dalam KUA-PPAS itu, Pemprov DKI tidak mengajukan kelanjutan pembangunan LRT.

Heru menambahkan, karena pembahasan itu belum final, anggaran dalam KUA-PPAS 2023 bisa saja bergeser.

"Nanti kami lihat anggaran di DKI, masih ada opsi-opsi," ujar Heru.

Namun, sejatinya, pembangunan rute LRT itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.