Dishub DKI Hapus Anggaran Evaluasi Jalur Sepeda Rp 1,9 M Usai Diprotes DPRD

Dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berujar, sejatinya ada anggaran untuk membangun jalur sepeda senilai Rp 38 miliar.

Namun, anggaran ini batal dimasukkan dalam RAPBD 2023. Kemudian, kata Syafrin, Dishub DKI menganggarkan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.

"Untuk jalur sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi (jalur sepeda) secara komprehensif," kata Syafrin dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).

Lalu, ia mengiyakan bahwa anggaran untuk evaluasi jalur sepeda di Ibu Kota senilai Rp 1,9 miliar.

Namun, Syafrin akhirnya memutuskan bahwa Dishub DKI menghapus program evaluasi jalur sepeda.

Sebab, Syafrin menuturkan, Dishub DKI bakal bekerja sama dengan organisasi nonprofit Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda pada 2023.

"Sehingga, (evaluasi jalur sepeda) tidak membebani APBD," tutur Syafrin.

Para anggota Komisi B DPRD DKI kemudian menyetujui keputusan Dishub DKI yang menghapus sendiri anggaran evaluasi jalur sepeda.

Sebelum Dishub menghapus sendiri anggaran tersebut, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memprotes dan meminta anggaran evaluasi jalur sepeda dihapus.

Sebab, menurut Gilbert, jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi. Karena itu, evaluasi terhadap jalur yang tak berfungsi hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"(Secara) kasat mata, itu (jalur sepeda) tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," ujar Gilbert.

Gilbert melanjutkan, berdasarkan pengamatannya, jalur sepeda hanya dipakai untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling.