Saat Buruh Minta UMP DKI Jakarta 2023 Naik 13 Persen Jadi Rp 5,4 Juta...

Mereka meminta UMP DKI 2023 naik 13 persen. Buruh memiliki alasan tersendiri dalam menentukan angka kenaikan itu.

Permintaan kenaikan UMP ini telah disampaikan unsur buruh saat Dewan Pengupahan DKI menggelar sidang perdana pengupahan di Balai Kota DKI, Selasa (15/11/2022).

Di sisi lain, unsur pengusaha disebut merasa berkeberatan dengan permintaan unsur buruh.

Sidang perdana

Perwakilan Gerakan Buruh Jakarta Muhammad Toha berujar, sidang perdana itu digelar secara tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

"Sidang pengupahan untuk menentukan angka UMP tahun 2023," ujar Toha di Balai Kota DKI, Selasa.

Ia menegaskan, unsur buruh meminta UMP DKI 2023 tidak mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebab, Toha menuturkan, eks Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP DKI Tahun 2022 juga tak mengacu PP tersebut.

Oleh karena itu, Gerakan Buruh Jakarta dan federasi/serikat buruh lain mengawal sidang Dewan Pengupahan tersebut.

Minta UMP naik 13 persen

Dalam kesempatan itu, Toha menegaskan, unsur buruh meminta kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 13 persen.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi dasar penentuan nilai persentase kenaikan UMP itu, yakni inflasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kenaikannya (UMP DKI 2023), kami berharap sekitar 13 persenan," ucap Toha.

"Ada tiga hal (yang menjadi pertimbangan). Ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, (dan) kompensasi BBM kemarin terjadi kenaikan," lanjut dia.

Ia menegaskan, federasi/serikat buruh se-DKI yang termasuk Dewan Pengupahan DKI Jakarta atau di luar dewan sepakat memperjuangkan kenaikan UMP 13 persen.

"Kami secara federasi, baik yang ada di Dewan Pengupahan dan di luar Dewan Pengupahan, semua sudah kompak untuk memperjuangkan angka itu," kata Toha.

Adapun UMP DKI 2022 adalah Rp 4.641.854. Artinya, jika tuntutan buruh soal UMP naik 13 persen dipenuhi, angkanya menjadi Rp 5,4 juta.

Pengusaha berkeberatan

Sementara itu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Rukun Santoso menyebutkan, unsur pengusaha merasa berkeberatan dengan kenaikan UMP 13 persen.

"Benar kami merekomendasikan angka 13 persen dari unsur pekerja atau buruh. Nah, tetapi memang unsur pengusaha masih memberatkan," sebut Santoso di lokasi yang sama.

Di sisi lain, kata Santoso, unsur pengusaha belum mengeluarkan rekomendasi angka kenaikan UMP DKI 2023 saat sidang pertama Dewan Pengupahan kemarin.

Pakar usul UMP naik 5,6 persen

Santoso melanjutkan, unsur pakar dalam Dewan Pengupahan DKI mengusulkan kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen.

Usulan itu turut disampaikan saat Dewan Pengupahan DKI menggelar sidang perdana.

Santoso lalu mengaku pihaknya berkeberatan dengan usulan kenaikan UMP 5,6 persen. Sebab, unsur buruh meminta kenaikan UMP DKI 2023 sebanyak 13 persen.

"Kami dari serikat belum dapat menerima (usulan pakar) karena memang jauh dari harapan kami (13 persen)," ucap Santoso.

Santoso menegaskan, angka 13 persen yang diminta unsur buruh tak lantas dimunculkan begitu saja.

"Angka 13 persen bukan angka jualan kami ya, bukan hanya angka yang sekonyong-konyong keluar. Angka yang sudah benar-benar kami hitung, angka itu muncul," kata Santoso.

Sidang pengupahan kembali digelar

Santoso lantas menyatakan, Dewan Pengupahan DKI akan kembali menggelar sidang pengupahan soal UMP DKI 2023 pada hari ini, Rabu (15/11/2022).

Kata dia, sidang kedua yang digelar pukul 13.00 WIB ini akan berlangsung di lantai 13 Gedung Blok G Balai Kota DKI.

"Sidang selanjutnya besok (hari ini-red), di tempat yang sama, di lantai 13, jam 13.00 WIB," kata Santoso.

Akan gelar aksi

Sementara itu, Muhammad Toha berujar, unsur buruh se-Ibu Kota berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan UMP DKI 2023.

Aksi akan digelar di Balai Kota DKI pada 17 atau 18 November 2022.

Unsur buruh, kata Toha, ingin menyampaikan aspirasi soal kenaikan UMP sebesar 13 persen itu langsung kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebab, Heru-lah nantinya yang akan mengeluarkan surat keputusan terkait besaran UMP DKI Jakarta 2023.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada Gubernur (Heru) apakah hari Kamis atau Jumat," ucap Toha.

Toha berharap keinginan buruh terkait kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 13 persen bisa direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI.

"Kami berharap bahwa keinginan dari buruh itu bisa diakomodir menjadi UMP (2023) di DKI," sambung Toha.