Pemprov DKI Kembalikan Anggaran Jalur Sepeda Usai Dikritik Banyak Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengembalikan anggaran jalur sepeda dalam rancangan APBD DKI tahun anggaran 2023.

Namun anggaran yang dikembalikan itu hanya diperuntukkan untuk perbaikan serta evaluasi jalur sepeda yang sudah terbangun, bukan untuk membangun jalur sepeda baru. 

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menduga, langkah Dishub DKI  mengembalikan sebagian anggaran jalur sepeda itu diakibatkan kritik publik yang belakangan terus bermunculan.

"Ya, kurang lebih seperti itu (Dishub DKI mengembalikan anggaran jalur sepeda usai dikritik)," ucap Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (17/11/2022).

"Salah satunya, tekanan dari masyarakat juga ada," sambung dia.

Adapun anggaran yang telah dikembalikan itu berjumlah Rp 7,5 Miliar dan telah disampaikan dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI, Rabu (16/11/2022) kemarin.

Anggaran Rp 7,5 miliar itu hanya diperuntukkan untuk perbaikan dan evaluasi jalur sepeda yang sudah ada.

Rinciannya, kata Taufik, Rp 5 miliar akan digunakan untuk pengoptimalan atau perbaikan jalur sepeda.

Kemudian, Rp 2 miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada dan Rp 500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi.

Taufik menekankan, anggaran untuk jalur sepeda memang harus diadakan meski Pemprov DKI belum berencana menambah jalur baru.

Jika dinihilkan, menurut dia, jalur sepeda di Jakarta yang sudah ada bakal tak terurus.

"Enggak bisa kalau dinolkan gitu seperti yang kemarin, jadi mangrak memang. Pemeliharannya juga enggak ada, kemunduran bagi sebuah Kota Jakarta yang sudah kemarin bagus," ujarnya.

Kritik banyak pihak

Dishub DKI sebelumnya sempat menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD 2023.

Namun, Dishub DKI menghapus kedua anggaran itu dalam rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI pada Jumat (11/11/2022)..

Dishub mencoret anggaran yang jumlahnya mencapai hampir Rp 40 Miliar itu karena memutuskan tak membangun jalur sepeda pada tahun depan.

Langkah itu pun menuai kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work, hingga Green Peace Indonesia.

Menurut Green Peace Indonesia, penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda merupakan sebuah langkah mundur atas upaya Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara.

Sementara itu, menurut LBH Jakarta, Pemprov DKI mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum.

Kemudian, Bike to Work sebelumnya berencana menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkait penghapusan anggaran jalur sepeda itu.

Bike to Work juga berencana mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.