Banjir Kritik Ajakan Video Terima Kasih untuk Pemkot Depok: Dianggap "Mengemis" hingga Narsis dan Tak Beretika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok banjir kritik.

Sejumlah kalangan ramai-ramai menanggapi dengan respons negatif atas imbauan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dengan iming-iming hadiah.

Pemkot Depok mengeklaim warganya sangat puas dan senang melihat pembangunan infrastruktur di Depok.

Alasan inilah yang membuat Pemkot Depok mengajak masyarakat membuat video berisi ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan selama ini.

Pemkot Depok dianggap "mengemis" pengakuan

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Pemerintah Kota Depok sedang mengemis ucapan terima kasih lewat ajakan pembuatan video kepada masyarakat.

"Seperti mengemis terima kasih, bahkan memaksa. Sebetulnya, ini justru menunjukkan kepemimpinannya yang lemah leadership-nya," tutur Trubus kepada Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Menurut Trubus, dari satu sisi ajakan ini kemungkinan mengindikasikan bahwa kepemimpinan Pemkot Depok saat ini justru gagal dalam kepemimpinannya.

Pasalnya, kata Trubus, Pemkot Depok tak perlu meminta ucapan terima kasih pada hal yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya.

Menurut Trubus, ajakan itu hanya membuang-buang energi dan tidak ada urgensinya. Pasalnya, kata Trubus, semua pemimpin daerah memang harus menunjukkan prestasinya.

"Tidak perlu terima kasih karena mereka digaji oleh pemerintah dengan tunjangan dan fasilitas segalanya, bukan? Tidak ada istilah harus berterima kasih," tutur Trubus.

Narsis dan butuh pengakuan

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menyoroti sayembara pembuatan video ucapan terima kasih oleh Pemkot Depok.

Menurut Arif, sayembara untuk ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur itu dinilai berlebihan. Sebab, pembangunan infrastruktur itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemkot Depok.

"Itu kewajiban Pemkot termasuk Wakil Wali kota, tanpa harus meminta ucapan terima kasih pada masyarakat," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Arif berpendapat, langkah Wakil Wali Kota yang meminta masyarakat untuk membuat video ucapan terima kasih dapat dikategorikan narsis hingga butuh pengakuan.

"Iya bisa dua-duanya (narsis dan butuh pengakuan) tapi secara politis dia butuh pengakuan. Dari pengakuan ini kemudian berharap mendapatkan simpati dari masyarakat," ujar dia.

Melanggar etika kesantunan publik

Trubus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Depok pusat menegur Pemerintah Kota yang ajak warganya membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur di sana.

"Harusnya ditegur walau sifatnya tidak memaksa atau atas kesadaran saja. Namun, itu jadinya melanggar public civility atau kesantunan publik," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan itu hanya membuang-buang energi dan tidak ada urgensinya. Pasalnya, kata Trubus, semua pemimpin daerah memang harus menunjukkan prestasinya.

"Ini menunjukkan kelemahan DPRD Kota Depok juga dalam pengawasannya. Tugas legislatif itu kan mengawasi eksekutif," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan ini berpotensi bisa membenturkan antarkelompok masyarakat, yaitu mereka yang pro dan kontra dengan pemerintahan Kota Depok saat ini.

"Jadi akan memancing konflik. Terlebih Depok sempat mendapatkan sebutan sebagai kota yang intoleran," tutur Trubus.

Tak sejalan dengan kondisi infrastruktur sesungguhnya

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, ajakan membuat video ucapan terima kasih itu tak sejalan dengan kondisi infrastruktur Kota Depok sesungguhnya.

"Tetangga saya yang pensiunan perwira menengah TNI AU meninggal akibat dampak luka kecelakaan lalu lintas di depan perumahan yang saya huni," ucap Ari.

Usai menjalani ibadah kebaktian hari Minggu, tetangganya itu menyeberang jalan Trans Alternatif Cibubur yang masih masuk wilayah Depok.

Tidak ada zebra cross, lampu penyeberangan jalan, alih-alih jembatan penyeberangan orang (JPO), tetangga saya ini harus berjibaku menyeberang ramainya jalanan hingga berakhir ditabrak kendaraan bermotor.

"Keramaian Jalan Trans Aternatif Cibubur yang sebagian masuk wilayah Kota Depok masih sama dengan kondisi tahun 2003 saat saya pindah dari Depok II Timur ke “pinggiran” Depok," kata dia.

Menurut Ari, salah satu tugas kepala daerah di antaranya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan serta mengambil tindakan tertentu yang dibutuhkan daerah dan masyarakat.

Sementara di antara kewajiban yang diemban kepala daerah adalah menerapkan etika dan norma dalam urusan pemerintahan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik serta menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

"Pemimpin tidak butuh pujian. Justru pemimpin harus hadir untuk semua golongan yang menjadi warga daerahnya," tutur Ari.

(Penulis: M Chaerul Halim | Editor: Nursita Sari, Sandro Gatra)