Kebijakan Tarif KRL yang Akan Dibedakan Sesuai Kemampuan Bayar Dinilai Diskriminatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Suryadi Jaya Purnama, menolak kebijakan penyesuaian sistem untuk pembayaran KRL Commuter Line berdasarkan kemampuan bayar.

"Saya menganggap bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," tutur Suryadi dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (29/12/2022).

Dengan demikian, kebijakan penyesuaian tarif KRL itu malah berpotensi menyebabkan kemacetan. Padahal, kata Suryadi, transportasi massal memang ditujukan untuk semua kalangan.

Menurut dia, dari satu sisi KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sementara di sisi lain, KRL membantu mengurangi kemacetan apabila ada peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

"Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," ujar Suryadi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-oang kaya agar subsidi bisa tepat guna.

Untuk keperluan penyesuaian tersebut Pemerintah berencana menggunakan data Kemendagri atau data terpadu di Kementerian Sosial dan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil para penumpang KRL.

Dengan terbitnya kartu ini, penumpang mampu tak akan ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp 10.000. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kami  rencanakan tidak naik ya," ujar Budi Karya Sumadi.