KPK Geledah Ruang Fraksi PKS dan Komisi C DPRD DKI, Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Penyidik lembaga antirasuah itu hendak mencari alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Penyidik menyasar sejumlah ruangan, yakni ruang Fraksi PKS dan ruang Komisi C.

Informasi bahwa ruangan Fraksi PKS turut digeledah datang dari salah seorang petugas keamanan Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Tadi ruang ini juga diperiksa. (Yang memeriksa) KPK," ujar dia di depan ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com sekitar pukul 18.00 WIB, penyidik KPK juga menggeledah Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Sayangnya, pewarta tidak diperbolehkan berlama-lama melihat langsung aktivitas penyidik itu. Para pewarta digiring keluar dari area gedung.

Kompas.com sempat mencoba untuk mengunjungi dua ruang fraksi DPRD DKI Jakarta.

Akan tetapi, tidak ada satu pun anggota DPRD DKI Jakarta yang berada di kedua ruang fraksi tersebut.

Cari bukti kasus dugaan pengadaan tanah

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK tengah mengumpulkan alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Benar ada kegiatan. Penggeledahan dimaksud (di Gedung DPRD DKI) terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," sebut Ali kepada awak media, Selasa.

Menurut dia, KPK nantinya akan memberikan informasi lebih lanjut berkait penggeledahan tersebut.

"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," kata Ali.

Ketua DPRD DKI buka suara

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya KPK memberantas korupsi di tubuh DPRD DKI Jakarta.

"Sebagai Ketua DPRD (DKI), saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," tutur Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Namun, politikus PDI-P itu mengaku, tak mengetahui kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Di sisi lain, Prasetyo mengeklaim, pembahasan anggaran di badan legislatif Jakarta dilakukan secara transparan.

"Semua rapat Banggar (Badan Anggaran) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan," sebut dia.

"Dalam hal ini, pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," sambung Prasetyo.

Bawa sejumlah koper

Usai menggeledah Gedung DPRD DKI, sekitar pukul 20.50 WIB, penyidik KPK membawa sejumlah koper. Tak diketahui isi dari koper tersebut.

Penyidik KPK dibantu petugas penjaga Gedung DPRD DKI Jakarta memasukkan koper-koper itu ke dalam enam unit mobil yang terparkir di area luar gedung badan legislatif Jakarta itu.

Setelah koper-koper itu dimasukkan ke dalam mobil, para penyidik KPK meninggalkan area Gedung DPRD DKI tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Satu per satu mobil itu meninggalkan gedung badan legislatif Jakarta.

Latar belakang kasus

Pada Juli 2022, KPK memang tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Perumda Sarana Jaya diketahui merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta.

Ali Fikri mengatakan, dimulainya penyidikan baru kasus tersebut lantaran penyidik telah menemukan adanya dugaan bukti perbuatan tindak pidana korupsi.

"KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan korupsi untuk pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur oleh Perumda SJ (Sarana Jaya)," ujar Ali pada 15 Juli 2022 lalu.

Kendati demikian, KPK belum dapat mengumumkan secara terperinci siapa pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK bakal mengumumkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sekaligus menjelaskan konstruksi perkaranya setelah penyidikan dinilai cukup.

"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," papar Ali.

"Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," lanjut dia.

Terkait pengusutan kasus ini, kata Ali, penyidik KPK telah memanggil sebanyak 22 orang saksi yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan Notaris.

"Sebagai bentuk transparansi, KPK akan terus menyampaikan setiap perkembangan perkara ini dan berharap masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal hingga sampai dengan tahap proses persidangan," ucap Ali.