Pejabat BPK Bali Jadi Sekda DKI, Seknas Fitra: Pengelolaan Anggaran Harus Lebih Berpihak pada Kelompok Rentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menaruh harapan pada Joko Agus Setyono setelah terpilih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI definitif.

Seperti diketahui, Joko Agus Setyono saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali. Ia diketahui telah malang melintang di BPK, lembaga yang menjadi satu-satunya auditor negara.

"Kita berharap masuknya Joko Agus Setyono menjadi Sekda mampu memberi warna dalam pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta," tutur Misbah kepada Kompas.com, Rabu (15/2/2023).

Misbah berharap, Joko Agus Setyono lebih berpihak kepada masyarakat miskin dalam pengelolaan keuangan daerah DKI Jakarta.

"Selain itu pengelolaan anggaran DKI juga diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan kredibel," tutur Misbah.

Misbah menjelaskan, seorang Sekda DKI itu juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Jabatan ini, kata dia, punya kewenangan luar biasa untuk menentukan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Sehingga, kata dia, APBD DKI harus bisa lebih berpihak terhadap kelompok rentan, seperti perempuan miskin, perempuan kepala keluarga miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan lainnya.

Dengan demikian, Misbah menuturkan anggaran DKI yang sangat besar betul-betul itu nantinya dikelola berbasis outcome based atau impact based.

"Sehingga, punya dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan warga DKI kelas menengah bawah," tutur Misbah.

Rekam jejak Joko Agus Setyono

Saat ini Joko masih menjabat kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali. Joko dilantik pada menjadi Kepala BPK Provinsi Bali pada Jumat, 30 September 2022.

Sebelum mengemban jabatan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono mendapat amanah sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Joko diketahui menjabat sebagai Kepala BPK Provinsi Jawa Timur sejak Joko Agus Setyono yang menjabat sejak 31 Januari 2020.

Sebelum menjajaki sebagai pucuk pimpinan tertinggi BPK di Jawa Timur, Joko juga pernah menjabat sebagai Pimpinan BPK Perwakilan Kalimantan Barat pada 13 Agustus 2018.

Pengangkatan Joko itu tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 228/K/X-X.3/08/2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada periode 2017-2018, Joko Agus Setyono juga pernah menjabat sebagai Kepala BPK Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelum diangkat jadi Kepala BPK Kepri, Joko Agus Setyono menjabat sebagai Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur sejak 4 Januari 2014 saat pelantikan eselon II BPK RI.