Soal Pembelian 21 Mobil Listrik, PSI Minta Pemprov DKI Lelang Kendaraan Lama agar Hemat Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William Aditya mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal pengadaan 21 mobil listrik pada 2023.

Untuk diketahui, mobil listrik itu diperuntukkan bagi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Namun, Wiliam meminta untuk kendaraan lama yang sebelumnya digunakan selama tugas agar dijual atau dilelang untuk menghemat anggaran.

"Harus dipastikan mobil- mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran," ujar William dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).

William mengatakan, perawatan kendaraan dinas selama ini seringkali memakan anggaran yang besar.

Pengadaan mobil listrik itu nantinya anggaran perawatan bisa berfokus kepada program lainnya yang lebih bermanfaat bagi warga DKI.

Selain itu, kebijakan Pemprov DKI diharapkan mempercepat proses peralihan kendaraan berbahan bakar menuju kendaraan listrik yang dinilai ramah lingkungan.

"Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ ucap William.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi berujar, dana pengadaan mobil listrik itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Tahun ini, (pengadaan) 21 (mobil listrik) dulu," ujar dia saat dikonfirmasi, Selasa (21/2/2023).

"(Pengadaan 21 mobil listrik) menggunakan (APBD DKI) 2023," lanjut dia.

Reza mengakui pengadaan untuk satu mobil listrik tergolong mahal, yakni sekitar Rp 800 juta. Namun, ia enggan mengungkapkan merek mobil listrik seharga Rp 800 juta per unit itu.

"Anggarannya gede sekali, hampir Rp 800 juta (per unit mobil listrik). (Merek) enggak boleh disebut dong," tutur dia.

Selain PJ Gubernur DKI Jakarta, pejabat yang nanti akan menggunakan mobil listrik antara lain sekretaris daerah (sekda) DKI Jakarta, asisten sekda DKI, inspektur DKI Jakarta, serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Kini, BPAD DKI Jakarta kini tengah merevisi peraturan kepala daerah (Perkada) soal pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO).