"Anak Polah, Bapak (Pejabat Pajak) Kepradah"

CUITAN akun @ruhulmaani pada Rabu, (22/2/2023) sepertinya menggambarkan kegelisahan publik akan tingkah laku dan gaya hidup sebagian keluarga pegawai pajak di negeri ini. Betapa tidak, pekerjaan orang tua mereka adalah pemungut pajak. Penghitung dan penentu “besaran” pajak.

Besaran gaji dan tunjangan para pegawai pajak di negeri ini juga tergolong fantastis. Selama ini publik sudah jengah dengan perilaku pamer kemewahan (bukan pamer prestasi dan kepintaran intelektual) seperti yang kerap ditampilkan Mario Dandy Satriyo (20) dengan mobil “sultan” berjenis Lexus, Jeep Wrangler Rubicon serta motor gede Harley Davidson di akun media sosialnya.

Parahnya lagi, pajak Rubicon-nya tertunggak dan kerap berganti-ganti nomor polisi “bodong”. Tidak hanya pamer materi karena kekayaan ayahnya yang pejabat di Kantor Pajak, Mario Dandy Satriyo juga pamer “otot” dengan menganiaya David (17) anak pengurus pusat Gerakan Pemuda Anshor.

Mario merasa kesal karena pengaduan pacarnya yang bernama A (15) terhadap David. Hingga kolom ini ditulis, David (17) masih belum siuman dari kondisi komanya akibat penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandy Satriyo (Kompas.com, 23 Februari 2023).

Walau kasus itu bermuatan masalah pribadi dan tidak terkait dengan institusi Direktorat Jenderal Pajak seperti yang diakui oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, namun tidak pelak aura ketidakwajaran soal profiling antara jabatan dengan harta yang dimiliki ayah Mario Dandy Satriyo yang bernama Rafael Alung Trisambodo mencuat ke ranah publik.

Kendaraan-kendaraan mewah yang dipamerkan sang putra ternyata tidak tercatat di pelaporan Rafael Alung Trisambodo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari sisi jabatan, Rafael Alun Trisambodo sebagai pejabat eselon III, harta yang dimilikinya juga sangat “ambyar”. Hampir empat kali lipat dari harta yang dimiliki Dirjen Pajak, Suryo Utomo, atasan Rafael Alung Trisambodo.

Rafael Alun Trisambodo yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, berdasarkan LHKPN diketahui memiliki kekayaan sebanyak Rp 56 miliar. Di antaranya 11 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Sleman (Jogyakarta), hingga Manado (Sulawesi Utara) dengan total nilai Rp 51,93 miliar.

“Hanya” dua unit kendaraan yang dimilikinya, yakni Toyota Camry langsiran 2008 dan Toyota Kijang keluaran 2018. Rafael juga hanya memiliki harta bergerak senilai Rp 420 juta, surat berharga setara Rp 1,55 miliar, setara kas Rp 1,34 miliar dan harta lainnya sebesar Rp 419 juta.

Sementara Dirjen Pajak, Suryo Utomo, masih dari data LHKPN memiliki harta senilai Rp 14,45 miliar atau hampir sepermpat dari harta yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo (Detik.com, 22 Februari 2023).

Sudah menjadi rahasia umum, pelaporan harta di LHKPN kerap “diakali” dengan mengecil-ngecilkan harta dan aset yang dimiliki pejabat.

Mencuatnya kasus kriminal yang dilakukan anak pejabat pajak tersebut semakin membukakan “mata” bahwa soal harta dan aset yang dimiliki pejabat, sebaiknya disembunyikan atau disamarkan. Kepemilikan kendaraan-kendaraan mewah yang ditampilkan sang putra justru tidak nampak dalam LHKPN yang dilaporkan sang ayah Rafael Alun Trisambodo.

Aparat pajak yang seharusnya memberikan contoh dan teladan, justru malah memperlihatkan kecerobohannya untuk tidak membayar pajak kendaraan.

Kasus kriminal yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, yang berayahkan pejabat pajak, membuka ingatan kita akan kasus kriminal yang dilakukan pejabat pajak dan berimbas kepada gaya hidup mewah sang anaknya. Mungkin karena uang mudah “tertangguk” maka limpahan harta menjadi mudah untuk dipertontonkan kepada khalayak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan, dicokok KPK karena menerima suap dan gratifikasi saat menjabat Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulsebatra. Dana yang mengalir ke Wawan, di antaranya dimuarakan lagi ke Muhammad Farsha Kautsar, putranya.

Jaksa Penuntut Umum KPK menduga antara Wawan dan putranya yang bernama Farsha itu kongkalingkong melakukan tindak pidana pencucian uang dari serangkaian pemeriksaan wajib pajak kelas “kakap” (Kompas.com, 26/01/2022). Tidak tanggung-tanggung, modus yang digunakan "duet maut” bapak dan anak ini adalah membelanjakan barang-barang mewah dan tanah serta mengalirkan uang suap ke berbagai pihak.

Jam tangan seharga Rp 888.830.000 dibelanjakan dari rekening Farsha. Dua mobil, salah satunya Mercedes Benz C300 Coupe tandas dibeli dengan mahar Rp 1,379 miliar. KPK tidak habis pikir dan kita pun yang membaca ini juga kehilangan nalar, status Farsha yang masih mahasiswa dan belum memiliki pendapatan dari hasil usaha sendiri tetapi sudah hidup bak “sultan”.

Dalam pandangan jaksa KPK, sangat muskil Farsha bisa melakukan pembelian tersebut tanpa aliran uang dari ayahnya. Lebih “ambyar” lagi, Farsha pernah mentransfer dana sebanyak 21 kali ke teman dekatnya yang mantan pramugari Garuda Indonesia, Siwi Widi Purwanti. Total dana yang dikucurkan sebesar Rp 647 juta.

Teman-teman Farsha lainnya juga bagai dapat durian runtuh. Adinda Rana Fauziah mendapat Rp 39.186.927, Bimo Edwinanto memperoleh Rp 296 juta. Sementara Dian Nurcahyo Purnomo menerima Rp 509.180.000.

Munculnya kasus kriminal yang membuka “borok” gaya hidup mewah pegawai pajak tidak urung membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengingatkan jajarannya untuk tidak norak pamer harta. Tindakan tersebut akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas Kementerian Keuangan. Belum lagi, menciptakan reputasi negatif, terlebih bagi pihak yang telah bekerja dengan profesional (Kompas.com, 22/02/2023).

Terhadap kelakuan putra Rafael Alun Trisambodo, Menteri Sri Mulyani mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Sri juga mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan putra Kabag Umum Kanwil Direktorat Janderal Pajak Jakarta Selatan II itu.

Kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan keluarga pegawai pajak karena limpahan materi – baik yang diterima halal karena besarnya gaji dan tunjangan atau haram karena memeras wajib pajak – hendaknya menjadi perhatian utama dari Inspektorat Kementerian Keuangan untuk menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Jika Inspektorat Kementerian Keuangan juga tidak maksimal alias "memble", harusnya KPK bertindak proaktif untuk menelusuri profilling janggal dari para pegawai Direktorat Pajak dengan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kejanggalan Laporan LHKPN dengan kondisi faktual harta yang dimiliki, sudah menjadi alert bagi KPK untuk bertindak.

Jika Laporan LHKPN yang diminta KPK saja bisa diakali, bagaimana dengan laporan-laporan pajak yang selalu “ditekan” habis oleh jajaran pegawai pajak kepada wajib pajak selama ini? Kasus kriminal yang dilakukan putra pegawai pajak itu seharusnya menjadi pembuka kotak pandora akan kasus-kasus ketidakwajaran perolehan harta para pegawai pajak. Tentunya dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

Bisa jadi pegawai pajak menjadi kaya hingga “termehek-mehek” karena berjualan kue seblak atau putranya banting tulang dengan menjadi pengemudi ojol dengan moge-nya yang super keren. Atau kekayaannya menjadi berlipat-lipat karena warisan dan menerima hibah, seperti modus yang selalu digunakan para "orang kaya" di negeri yang semakin lucu dan menggemaskan ini.

Belajarlah pada Orang Kecil, Jangan Silau dengan Materi

“Jika nanti kamu divonis akan ada kekurangan, bagiku kamu tetap utuh seperti sebelumnya. Tidak ada yang berkurang kasihku padamu.”

Status yang ditulis Jonathan untuk menyemangati kesembuhan anaknya yang menjadi korban kebrutalan Mario Dandy Satriyo sepertinya menjadi obat bagi David yang masih belum siuman dari kondisi koma.

Kedatangan ayah tersangka pelaku untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya telah dimaafkan oleh Jonathan. Bantuan biaya pengobatan yang ditawarkan Rafael Alun Trisambodo pun juga ditampiknya seraya tetap ingin menuntaskan kasus hukum hingga berakhir final.

Menerima permintaan maaf dari keluarga tersangka pelaku saja sudah langkah mulia yang ditunjukkan oleh Jonathan dan menutup pintu perdamaian mengingat kondisi putranya yang masih koma, juga harus kita hormat bersama. Penuntasan kasus kekerasan hingga akhir adalah langkah terbaik.

Anak polah bapak kepradah seperti yang saya gunakan dalam judul kolom ini adalah sebuah peribahasa dalam Bahasa Jawa. Kata polah bermakna tingkah laku, sedangkan arti kepradah adalah menanggung malu. Jika ke dua kata ini dirangkai menjadi kesatuan kalimat, anak polah bapa kepradah mengandung makna seorang ayah menanggung malu karena perbuatan yang telah dilakukan oleh anak kandungnya sendiri.

Tingkah pola dari seorang anak, maka akan berimbas terhadap orang tuanya. Masyarakat Jawa memiliki prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai adiluhung yang bersifat universal.

Nilai-nilai luhur yang terus dipahami hingga sekarang seperti termaktub dalam kalimat bijak “anak polah bapa kepradah” berisikan petuah dan nasehat hidup dan kehidupan bahwa manusia harusnya menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Tidak memperlakukan sesama anak manusia seperti budak, memaksakan kehendak di luar nalar kemanusian dan selalu mengatasnamakan Sang Pemilik Kehidupan untuk kepentingan pribadi yang melenceng.

Anak polah bapa keparadah mengingatkan kita semua akan tugas sebagai orangtua untuk memberikan warisan moral, ajaran dan ujaran, pendidikan serta tingkah laku yang pantas dan baik bagi kehidupan. Bukan harta yang berlimpah yang menjadi jaminan keberhasilan anak-anak sang pewaris kehidupan tetapi budi pekerti yang baik yang akan menjadikan mereka di kelak kemudian.

Ada setidaknya tiga kata sakti yang mudah keluar dari mulut seseorang yang rendah hati : “tolong”, “terima kasih” dan “maaf”. Sudahkan kita semua, termasuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya,  terbiasa mengucap kata-kata ini?