Heru Budi Belum Dapat Mobil Dinas Selama Jadi Pj Gubernur, Masih Pakai Kendaraan Kasetpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama menjabat sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono disebut belum mendapat kendaraan dinas dari Pemerintah Provinsi DKI. 

Untuk diketahui, Heru Budi telah menjabat Pj gubernur DKI sekitar 4 bulan sejak dilantik pada 17 Oktober 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebutkan, Heru Budi hanya memakai kendaraan Innova Venturer, yang didapat dari jabatannya sebagai kepala sekretariat presiden (Kasetpres).

"Pak Pj menggunakan Innova Venturer dan beliau selama menjabat Pj Gubernur masih menggunakan kendaraan dinas dari sana (Kasetpres), Innova itu tadi," urainya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Karena itu, lanjut Joko, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan pengadaan dua kendaraan dinas untuk Heru Budi, yakni sedan dan jip.

Ia menekankan, pengadaan dua kendaraan dinas untuk gubernur se-Tanah Air tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Karena itu, berdasarkan Permendagri tersebut, Heru Budi akan memiliki dua kendaraan dinas.

"Pemerintah mengeluarkan aturan sejak 2006, ada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Di dalamnya ada yang mengatur kendaraan dinas (gubernur)," ucap Joko.

Ia menyebutkan, berdasar Permendagri yang sama, Heru Budi berhak menerima mobil jenis sedan 3.000 CC dan jip 4.200 CC.

Peraturan ini, kata Joko, tak hanya berlaku di Ibu Kota saja. Permendagri tersebut juga berlaku di provinsi lain.

"Itu (Permendagri Nomor 7 Tahun 2006) berlaku tidak hanya di Jakarta, itu (kendaraan gubernur) seluruh Indonesia menggunakan spek yang kurang lebih sama," ujarnya.

Joko menyebutkan, para pemimpin Pemprov DKI sebelum Heru Budi pun juga menggunakan dua jenis kendaraan, yakni jip dan sedan.

"Coba kita lihat (gubernur DKI) periode sebelumnya, (mereka) menggunakan mobil yang sama, mobil dengan spek yang sama," tutur dia.

Menurut Joko, mobil sedan dan mobil jip itu akan berbasis listrik.

Pengadaan mobil listrik ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batrai.

Kini, jajarannya tengah mencari mobil jip yang berbasis listrik.

"Kami untuk pak Pj (Heru Budi) menginginkan, karena ini memang sudah dianggarkan untuk membeli kendaraan mobil listrik, semuanya mobil listrik," ucap Joko.

"Ya kami mencari mobil jip listrik itu kira-kira apa yang ada," lanjutnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jip dan Rp 800 juta untuk membeli mobil sedan sebagai kendaraan dinas Heru Budi.

Belanja kendaraan dinas untuk kedua mobil itu sama-sama tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP). Sirup LKPP.

Namun, paket pengadaan keduanya terpisah.