Tak Lagi Jadi Prioritas, Anggaran Bangun ITF Sunter Rp 577 Miliar Diperkirakan Masuk SiLPA

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyertaan modal daerah (PMD) untuk pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter diperkirakan bakal masuk sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA).

"Ya, mungkin (PMD pembangunan ITF Sunter) tidak diserap, masuk ke SiLPA," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Ia mengakui, PMD senilai Rp 577 miliar itu bisa jadi masuk SiLPA lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan fokus membangun refuse-derived fuel (RDF) plant daripada ITF Sunter.

RDF plant dan ITF diketahui merupakan program penanganan penumpukan sampah di Ibu Kota.

Sementara itu, PMD senilai Rp 577 miliar tersebut diketahui akan diberikan kepada salah satu BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Sebenarnya memang Pemprov DKI akan men-switching rencana pembangunannya ke RDF," ungkap Asep.

Kata dia, karena tak lagi memprioritaskan pembangunan ITF Sunter, PT Jakpro sebaiknya menunda hingga membatalkan pemilihan mitra pembangunan ITF tersebut.

"Jadi, proses pemilihan mitranya yang saat ini dilakukan oleh Jakpro untuk ITF Sunter berarti harus ditunda atau mungkin bahkan dibatalkan," tuturnya.

Asep melanjutkan, selain masuk SiLPA, PMD untuk pembangunan ITF bisa jadi dialokasikan untuk program lain.

Pengalokasian anggaran itu akan diproses saat Pemprov DKI mengajukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

PMD senilai Rp 577 miliar itu memang dialokasikan dari APBD DKI 2023.

"Mungkin nanti (PMD pembangunan ITF Sunter dialihkan) ke APBD-P, tapi tetap harus persetujuan DPRD DKI, Pak Gubernur DKI, dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," urai Asep.

Diberitakan sebelumnya, terdapat beberapa alasan mengapa DLH DKI lebih fokus membangun RDF plant baru.

Salah satunya adalah DLH DKI Jakarta disebut mampu membangun RDF Plant di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dalam waktu 1,5 tahun.

RDF plant juga disebut bisa memproduksi bahan bakar pabrik semen setara batu bara muda (RDF) yang diolah dari sampah.

Aelain pabrik semen, kata Asep, produk olahan itu juga bisa dibeli olehPerusahaan Listrik Negara (PLN).

"Secara tidak langsung, operasional dari proses itu bisa dibiayai sendiri, tidak membebani Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta," urainya.

Alasan lain, Asep melanjutkan, yakni biaya pembangunan RDF plant tergolong tidak mahal. Kemudian, biaya investasi kepada RDF plant juga disebut tidak terlalu besar.

"Melihat hal tersebut, akhirnya Pemprov DKI melalui DLH DKI mencoba lagi mengembangkan RDF tersebut di lokasi lain," ucap Asep.