Anggap Heru Budi Tak Ikuti RPD DKI 2023-2026, Fraksi PKS: Ada Program yang Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai tidak mengikuti rencana pembangunan Ibu Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

"Saya lihat memang (Heru Budi) tidak mengikuti (RPD 2023-2026) karena ada perubahan (program kerja) dan lain-lain," ujar Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zulkifli, melalui sambungan telepon, Jumat (19/5/2023).

Di satu sisi, DPRD DKI tidak bisa memberikan sanksi kepada Heru Budi yang dinilai tak mengikuti RPD DKI 2023-2026.

Sebab, menurut Taufik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pihak yang mengesahkan RPD 2023-2026 juga tidak memberi pemberitahuan apapun.

"Kemendagri tidak memberikan peringatan atau apa bahwa ini harus dipakai. Jadi kami tidak bisa memberikan (sanksi), siapa yang memberikan sanksi? Enggak bisa," tutur Taufik.

Meski demikian, ia menilai Heru Budi memang sebaiknya mengikuti RPD DKI 2023-2026 yang digagas eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Menurut saya, bijaknya Pj Gubernur harus mengikuti visi misi (RPD 2023-2026) yang sudah disiapkan gubernur sebelumnya," ucap dia.

Taufik mencontohkan, salah satu program dalam RPD DKI 2023-2026 yang tak diikuti oleh Heru Budi adalah soal pembangunan skema transportasi umum dan penunjangnya di Jakarta.

Menurut dia, Heru Budi bahkan menghilangkan trotoar di salah satu titik di Jakarta untuk pembangunan jalan.

"Di beberapa tempat, trotoarnya juga dihilangkan lagi. Jadi, kemudian prioritas sekarang tuh di transportasi mobil dan itu mobil pribadi dan kemudian dia menimbulkan kemacetan," urai Taufik.

Untuk diketahui, dilansir dari situs resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ada empat tujuan prioritas daerah dari RPD DKI 2023-2026.

Pertama, regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Kemudian, perekonomian inklusif yang berdaya saing, penghidupan layak, dan pemerataan kesejahteraan.

Ketiga, pembangunan manusia madani yang berkesetaraan. Keempat, pelayanan masyarakat berkualitas dan manajemen pemerintahan berintegritas.