Akui Sodetan Ciliwung Kebijakan Tak Populis, Heru Budi: Untuk Kepentingan yang Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui, kebijakan yang tidak populis memiliki risikonya sendiri.

Akan tetapi, menurut dia, kebijakan tak populis justru memiliki manfaat yang tergolong besar.

Salah satu kebijakan non-populis yang dia maksud adalah pembangunan sodetan Kali Ciliwung.

Imbas pembangunannya, sejumlah keluarga memang harus direlokasi.

"Memang semua itu ada risiko, risiko untuk tadi, memindahkan warga kan ada risikonya. Kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Tapi kan ini untuk kepentingan yang lebih besar," sebutnya di lokasi pembangunan sodetan Kali Ciliwung, 18 Maret 2023.

Saat ditanya apakah sebagai aparatur sipil negara (ASN) tak memiliki beban poltik saat menggarap program yang beruhubungan dengan warga, Heru berujar semua program kerja memiliki aturan yang mengikatnya.

Ia mencontohkan, jika terdampak pembangunan proyek, warga akan direlokasi ke rumah susun.

"Jika ada sengketa, ada aturannya. Sengketa, kami titipkan haknya dia dikonsinyasi. Kami jalankan semuanya," tuturnya.

Peraturan yang mengikat sebuah program pun disampaikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, jika tak disampaikan kepada masyarakat, sebuah program justru bakal jalan di tempat.

Heru mengakui, sebagai Pj Gubernur DKI, dia bekerja untuk masyarakat.

"Aturannya ada, kami kasih tahu ke masyarakat, ini lho aturannya, ini lho programnya. Kalau tidak, dampaknya adalah ini proyek enggak bisa jalan. Di dalam pemikiran saya, kami kerja untuk siapa, untuk masyarakat," urai dia.

Adapun wawancara khusus dengan Heru Budi dapat Anda saksikan dalam video berikut ini:

Sodetan Kali Ciliwung membentang dari inlet di Bidara Cina dan outlet di Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sodetan Kali Ciliwung disebut mampu mengurangi 60 meter kubik air per detik.

Program ini tak sempat dirampungkan era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Saat meninjau proyek ini Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, pembangunan Sodetan Ciliwung ditargetkan rampung pada April 2023.

Namun, berdasarkan keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Maret lalu, Sodetan Ciliwung ditargetkan beroperasi Juni 2023.

Berdasarkan data Pemprov DKI, ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta yang direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) karena terdampak pembangunan outlet.

Ke-24 KK itu direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara itu, warga terdampak yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dipulangkan ke daerah asal.