Mengintip Rumah Kos Millik Rafael Alun di Kawasan Blok M yang Disita KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.

Salah satu yang disita adalah bangunan rumah kos di kawasan Blok M, Jalan Mendawai I Nomor 92, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan Kompas.com pada Jumat (2/6/2023), tidak banyak aktivitas yang terlihat di area kos-kosan milik Rafael.

Rumah kos dua lantai itu bahkan tak terlihat layaknya sebuah bangunan yang disita. Bahkan, belum ada pelang pemberitahuan tertulis yang menandakan bangunan berwarna krem itu sudah disita KPK.

Selain itu, juga terlihat mobil Toyota Kijang Innova hitam dan Jeep Rubicon dengan warna senada terparkir rapi di halaman kos-kosan.

Tak hanya itu beberapa kurir terlihat hilir mudik mengantarkan paket ke kosan. Namun, barang yang diantar tidak langsung diterima penghuni kos, melainkan ditaruh di pos penjagaan.

Sebelumnya, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menjelaskan, tim penyidik telah menyita rumah Rafael di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Selain itu, KPK menyita kos-kosan milik Rafael di Blok M, Jakarta Selatan, dan rumah kontrakan Meruya, Jakarta Barat.

“KPK juga telah menyita rumah di Simprug, rumah kos di Blok M, dan kontrakan di Meruya Jakarta Barat,” kata Ali dalam keterangan resmi, Rabu (31/5/2023).

Selain menyita properti, kata Ali, baru-baru ini tim penyidik juga menyita dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo, Jawa Tengah.

Kemudian, tim penyidik menyita motor gede merek Triumph 1200 cc di Yogyakarta.

Ali mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus menelusuri aliran uang yang diduga bersumber dari korupsi Rafael Alun.

KPK menyita aset-aset tersebut sebagai bentuk upaya pemulihan aset untuk kemudian dikembalikan ke negara.

Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dollar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME).

Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, gratifikasi tersebut diterima dalam kapasitas Rafael sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) DJP Kementerian Keuangan.

Dalam posisi itu, Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang diduga melenceng dari ketentuan.

“Dengan jabatannya tersebut, diduga Rafael menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya,” ujar Firli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (3/4/2023).

Belakangan, KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan TPPU.