Disebut Salah Tafsir Data Saat Bandingkan Pembangunan Jalan, Anies: Cek Saja yang Benar Mana

Anies yang tidak terima dituding salah tafsir data, meminta agar segala pihak memeriksa kebenaran data tersebut.

"Itu lah. mbok kualitas diskusinya ditingkatkan gitu, itu saja," kata Anies jelang menonton Formula E Jakarta 2023 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Sabtu (3/6/2023).

Menurut Anies, membantah suatu pernyataan merupakan hal yang biasa.

Ia mencontohkan, saat ada dua orang yang berbeda pendapat saat melihat suatu persoalan, misalnya cuaca.

"Yang ini mendung, yang satu bilang itu enggak mendung. Anda jangan tanya begitu, lihat datanya," kata Eks Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalau ada yang bilang ini mendung, di sana bilang terang, cek aja yang bener yang mana. Gitu saja," ujar Anies melanjutkan.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan di era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi.

Hal itu diutarakannya saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada 20 Mei 2023.

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang," ujar Anies.

Namun, menurut Anies, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa dikenai biaya.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," katanya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, yaitu jalan nasional.

Ia mengatakan, selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian pemerintah saat ini.

"Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ujar Anies.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Misalnya, sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY. Tetapi, pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," kata Hedy.

Menanggapi tudingan balik tersebut, Analis komunikasi politik yang mendampingi Anies, Hendri Satrio atau Hensat meminta pihak Kementerian PUPR memeriksa data soal pembangunan jalan itu ke salah satu media online.

Pasalnya, menurut Hensat, Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.