Luhut Mengaku Sempat Ada Upaya Damai dengan Haris dan Fatia meski Merasa Sakit Hati

Pengakuan itu ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

"Apakah Polda Metro Jaya pernah memfasilitasi perdamaian antara saudara dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti?" tanya jaksa dalam persidangan, dikutip dari Breaking News Kompas TV, Kamis.

"Ya memang ada upaya juga (untuk damai) saya minta sendiri, terus terang kepada Kapolda, 'tolong kalau bisa pak Kapolda dimediasi saja'," jawab Luhut.

Luhut mengatakan, dirinya sangat jengkel karena dituduh memiliki bisnis di Papua. Menurut pengakuannya, ia tidak ada punya bisnis di Papua.

Rasa jengkel Luhut semakin memuncak setelah ia mendapat julukan yang negatif.

"Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat, itu menurut saya merupakan kata-kata yang sangat menyakitkan," ujar Luhut.

Meski merasa sakit hati, saat itu Luhut mengaku bersedia untuk dimediasi.

"Saya punya anak buah gugur di daerah operasi sudah banyak dan saya dibilang penjahat itu sangat menyakitkan bagi saya," ucap Luhut.

"Tapi itupun saya mau (untuk damai) yang mulia, ya sudah damai deh gak apa. Dan itu saya lakukan saya minta dua kali," tuturnya.

Untuk diketahui, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada Kamis ini tidak terbuka untuk umum.

Gerbang PN Jakarta Timur ditutup. Aparat kepolisian berjaga di sisi luar dan sisi dalam gerbang PN Jakarta Timur.

Sebagai informasi, dalam perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ini Haris Azhar didakwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Kemudian, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana. Terakhir, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, Fatia juga didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar. Kecuali, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.