Saat Rumah DP Rp 0 di Jaktim Diduga Disalahgunakan, Disewakan sebagai Tempat Kos Rp 1 Juta...

Dugaan itu muncul setelah video pemasaran rumah DP Rp 0 menjadi tempat kos diunggah di salah satu akun Instagram. Namun, konten itu telah dihapus pada Rabu (21/6/2023).

Disewakan seharga Rp 1 juta

Untuk diketahui, video itu menampilkan visual ruangan di unit rumah DP Rp 0 yang disewakan untuk menjadi rumah kos.

Dalam video itu terlihat seisi rumah, mulai dari toilet, kamar, hingga beberapa fasilitas elektronik.

Namun, tak ada keterangan yang menjelaskan nama rumah DP Rp 0 itu. Hanya ada tulisan yang disematkan pada video terkait lokasi rumah itu.

"Rumah sewa apartemen murah di Jakarta Timur," demikian narasi yang dituliskan dalam video.

Video itu juga dilengkapi dengan voice over (VO) yang menjelaskan fasilitas yang bakal didapat penyewa.

"Kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah. Rekomendasi kos murah di Jakarta Timur. Kamar mandi di dalam, sudah ada kulkas dan kitchen set," kata seseorang dalam VO.

Dalam keterangan video juga dijelaskan, penyewa rumah tidak lagi harus membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

"Iya, dengan fasilitas yang sebagus itu, tahu enggak sih, sewa atau ngekos di apartemen ini cuma Rp 1 juta free IPL," kata dia lagi.

Akan ditertibkan

Menanggapi video itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, rumah program DP Rp 0 harus sesuai peruntukan.

Karena itu, Heru berjanji akan menertibkan jika rumah DP 0 persen justru disewakan sebagai rumah kos.

"Ini harus sesuai aturan dong. (Langkahnya) harus ditertibkan. Itu kan DP 0 supaya warga bisa mendapatkan rumah terjangkau, para milenial yang belum dapat rumah, itu bisa dapat rumah," kata Heru Budi, Rabu (21/6/2023).

Heru mengatakan, semestinya pemilik rumah yang mendapat program DP Rp 0 sadar bahwa tempat tinggalnya dilarang untuk disewakan.

"Itu aja, tapi yang punya rumah juga harus sadar (tidak diperbolehkan untuk disewakan)," ucap Heru Budi.

Sebagai informasi, rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa dibangun oleh BUMD DKI saat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, saat ini jajarannya masih menunggu laporan sebelum menelusuri kebenaran kabar itu.

"Laporkan, nanti masalah itu kami selesaikan," ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menerima laporan berkait adanya unit rumah DP Rp 0 diduga disewakan menjadi rumah kos.

"Laporkan saja. Karena kami belum mendapat laporan itu, nanti kami akan cek," ucap Joko.

Sebelumnya, rumah DP Rp 0 itu sempat dikeluhkan oleh para penghuni, tak lama setelah diresmikan pada 2019.

Hal yang paling dikeluhkan penghuni adalah masalah lift. Rusun yang terdiri dari 21 lantai tersebut hanya memiliki dua lift untuk penghuni.

Selain jumlahnya terbatas, lift tersebut juga sering rusak, sehingga antrean pengguna lift tidak dapat dihindari.