Warga Ekonomi Menengah-Atas Huni Rusunawa, Pemprov DKI: Itu PR Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tidak menampik ada warga ekonomi menengah-atas memiliki dan menghuni rumah susun sewa (rusunawa) di Ibu Kota.

Kini, temuan anggota DPRD DKI Jakarta itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah provinsi (Pemprov) DKI.

"Memang itu PR buat kami. kami akan evaluasi kembali," ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum setelah rapat kerja dengan komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Retno mengemukakan, petugas DPRKP DKI Jakarta akan mendata penghuni di setiap rusunawa untuk mengetahui strata ekonomi, termasuk soal kepemilikan motor dan mobil.

"Nanti kami evaluasi lagi. Dan kalau memang terbukti punya mobil dan sebagainya akan kami taruh di tempat lain," ucap Retno.

Retno mengatakan, DPRKP DKI sebelumnya sudah mendata setiap penghuni rusunawa. Namun, saat pendataan, mereka tak memiliki kendaraan baik mobil dan motor.

"Jadi bukan bisa lolos. Itu bisa jadi pada saat daftar dia tidak punya kendaraan. Tapi dalam perjalanan sekian lama kan bisa aja dia jadi punya. Namanya orang masih berkembang terus," kata Retno.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Husen Ishaq, sebelumnya mempertanyakan Pemprov soal keberadaan warga berekonomi menengah-atas bisa memiliki dan menghuni rusunawa.

Hal itu berdasarkan hasil temuan Husen saat turun ke lapangan. Pejabat legislatif dari Fraksi PAN ini menyebut bahwa para warga yang tinggal di Rusunawa itu memiliki kendaraan baik mobil dan beberapa sepeda motor.

"Ini kok ada warga bisa masuk (menempati) Rusunawa? Ini punya motor dan mobil. Tolong lah eksekutif kepekaannya kepada rakyat," kata Husen.

Husen mengatakan, DPRKP DKI Jakarta itu seharusnya memperioritaskan warga kelas ekonomi menengah ke bawah untuk dapat dan tinggal di Rusunawa.

Salah satu warga tidak memiliki tempat tinggal yang layak itu berada di kawasan Jelambar, Jakarta Barat.

"Itu ada di RW 8 ada 11 RT. Di sana keluarga tinggal di rumah 2x2 (meter persegi) padahal KK DKI, KTP DKI," kata Husen.

Ia berharap Pemprov DKI dapat melakukan seleksi ketat bagi calon pemilik rusunawa agar setiap unit bisa tepat sasaran untuk warga yang membutuhkan.

Husen juga berharap fasilitas Rusunawa agar segera diperbaiki agar para penghuni lebih nyaman.

"Mushala tidak layak, lalu pintu kamar mandi dan pos (kemanan) kumuh sekali, kaya di hutan belantara," ucap Husen.