Situasi Dilematis Keberadaan PKL di Trotoar RSCM, Diandalkan Warga, Dilarang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyayangkan larangan pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang di trotoar Jalan Diponegoro, Senen, Jakarta Pusat.

Sebab, mereka merasa terbantu dengan berbagai pilihan kuliner yang ada di depan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) itu.

Salah satunya adalah mahasiswa bernama Rizki (28). Gadis itu mengaku kasihan dengan para pedagang yang kerap diusir.

“Butuh juga sih (kehadiran PKL) sebenarnya. Kalau di rumah sakit kan mahal ya, kalau di sini lebih murah,” tutur Rizky saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (11/7/2023).

Menurut Rizki, kondisi ini membuatnya serba salah. Namun, dia menyarankan agar pedagang diberikan fasilitas untuk berdagang.

“Kalau (pemerintah) mau tegas sama mereka dengan menegakkan peraturan, coba berikan fasilitas area untuk berjualan,” kata dia.

Seorang pasien RSCM bernama Rahma (28) juga merasa terbantu dengan adanya berbagai pilihan makanan yang dijual PKL di trotoar seberang rumah sakit.

Sebab, dia harus mengantre ke dokter sejak pagi dan belum sempat sarapan.

“Aku berangkat jam 07.00 WIB, baru dipanggil jam 12.00 WIB, pasti kan aku laper. Menurutku PKL-PKL ini membantu,” kata Rahma.

Dia memilih untuk membeli makan di PKL seberang RSCM sebab akses yang mudah, murah, dan bervariasi.

Sementara itu, mahasiswa Amelia (18) merasa prihatin dengan kondisi pedagang yang harus “kucing-kucingan” dengan Satpol PP.

“Balik lagi, mereka cari uang dan toh ada saja yang beli. Orang juga butuh jajanan dan makanan pinggir jalan yang cepat dan murah,” kata Amelia.

Amelia beragumen, pejalan kaki masih bisa melintas meski akses trotoar yang ramai oleh aktivitas pedagang dan pembelinya yang duduk-duduk.

“Toh, mereka enggak menghalangi sepenuhnya. Masih bisa lewat dan jalan di trotoarnya,” imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah PKL yang berjualan di kawasan Jalan Salemba Raya dan Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/7/2023).

Mereka datang untuk meminta solusi dari Pemprov agar bisa berdagang di kawasan itu tanpa mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Jalan.

"Kalau memang mau ditata kan tidak menolak untuk ditata. Tempatkan lah mereka yang layak. Jadi tetap bisa berjualan di situ dengan tertib, bersedia kok," kata perwakilan PKL kawasan Salemba, Sondang Hutagalung.

"Mereka bersedia kok dibina oleh UMKM. Perlakukan lah mereka sebagai manusia. Itu harapan kami. Bagaimana caranya ya itu urusan Pemprov untuk berpikir, bagaimana menata, juga bagaimana dengan dinas UMKM-nya," sambung dia.

Secara terpisah, salah satu pedagang bernama Lukman (43) kerap merasa khawatir saat berdagang. Sebab, Satpol PP bisa kapan saja menertibkan para pedagang yang berjualan di kawasan itu.

Lukman berharap, Pemprov dapat memberikan solusi untuk permasalahan ini. Baik itu memberi binaan, atau memberikan lahan bagi pedagang untuk berjualan.

“Saya minta kebijakan dan kebijaksanaan untuk dibina (dari Gubernur),” tutur dia, Selasa (11/7/2023).