Guru Besar FKM UI: Penyemprotan Air di Jalan Tidak Efektif Kurangi Polusi

Budi mengatakan, upaya tersebut sia-sia karena tidak dapat mengurangi polusi.

"Penyemprotan udara dengan air yang dilakukan oleh kendaraan bermotor dan di jalan raya itu tidak efektif," kata Budi, dikutip dari video YouTube Harian Kompas, Senin (28/8/2023).

Budi menjelaskan, polutan udara yang menyebabkan polusi berada di mana-mana, tidak hanya di jalan raya.

Selain itu, penyemprotan air yang dilakukan di jalan raya hanya akan mengikat polutan-polutan yang ukurannya besar.

"Karena kalau sumber pencemarnya kendaraan-kendaraan bermotor itu masih ada di mana-mana dia tetap mengeluarkan polutan udara yang menyebabkan polusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penyiraman menggunakan mobil damkar dilakukan dua kali dalam sehari, yakni pada pagi pukul 10.00 WIB dan siang pukul 14.00 WIB.

"Yang akan dilakukan penyiraman itu dari Patung Kuda, Blok M, lalu dari Cawang hingga Slipi. Itu setiap hari. Selain damkar, ada dari dinas lain, SDA dan Lingkungan Hidup supaya mengurangi polusi di jalan-jalan utama," ucap Heru, Sabtu (26/8/2023).

Kendati demikian, menurut Heru, apabila tidak dapat mengurangi polusi udara di DKI Jakarta, penyemprotan jalan akan dihentikan.

Ia akan berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk membahas efektivitas penyiraman jalan terhadap penurunan polusi.

"Kalau hasil itu positif, kami jalankan terus, tapi kalau ada negatifnya, kami hentikan," kata Heru.

Beberapa waktu belakangan ini, DKI Jakarta masuk dalam urutan teratas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dalam mengatasi polusi udara, pemerintah berupaya mengurangi emisi dari sektor transportasi.

Berdasarkan data Kementerian LHK dua tahun lalu, sektor transportasi menjadi penyumbang terbanyak polusi udara, yakni 44 persen, diikuti sektor industri 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen.

Guna mengurangi emisi kendaraan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sistem work from home (WFH) untuk 50 persen ASN mulai 21 Agustus-21 Oktober 2023. Pemprov DKI juga mengawasi aktivitas industri dan menyemprot jalan dengan air.