Ijazah Pelajar di Koja Ditahan karena Tunggakan Biaya, DPRD DKI: Ekonomi Ortu Mereka Terpuruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengungkap profesi para orangtua dari pelajar swasta yang ijazahnya ditahan sekolah karena menunggak biaya pendidikan.

"Nah (siswa) di swasta, (orangtuanya) ada penjual nasi uduk dan ada sopir ojol," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (4/10/2023).

Johnny mengatakan, ekonomi para orangtua pelajar tersebut terpuruk akibat pandemi Covid-19 melanda di Ibu Kota pada 2020. Oleh sebab itu, para wali murid itu tak mempu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

"Kemarin banyak kena PHK karena Covid. Tidak mampu membayar uang sekolah, uang pembangunan, lalu ditahan ijazah. Adil tidak tuh?" kata Johnny.

Jhonny menambahkan, persoalan ijazah pelajar ditahan pihak sekolah saat ini baru ditemukan di lingkungan pendidikan swasta.

Permasalah ini diyakini tak terjadi di sekolah negeri yang mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah.

"Sekolah negeri tidak ada, kalau negeri mah gratis," ucap Johnny.

Johnny sebelumnya mengungkapkan, ada 165 ijazah pelajar swasta yang ditahan karena terbentur biaya sekolah.

Jumlah itu diketahui hanya berada di wilayah daerah pemilihannya (dapil) kawasan Koja, Jakarta Utara.

"Ada 165 ijazah yang diadukan kepada saya. Nilainya (tunggakan) hampir Rp 18 juta," ujar Johnny.

Ia pun merinci bahwa penahanan ijazah pelajar sekolah swasta tersebar di beberapa wilayah Jakarta.

Namun yang diketahui Johnny yakni SMK Ar-Raudhah, Strada, SMK Cikini dan SMK Walang di Koja, Jakarta Utara.

Hal itu diketahui anggota Fraksi PDI Perjuangan ini saat reses yang dilakukan di dapil itu.

"Ini masalah di seluruh DKI. Tapi Ini kan diketahui karena kebetulan itu dapil saya," kata Johnny.