Dukung Transportasi yang Mudah dan Murah, JakLingko Berikan Layanan Tarif Terintegrasi

KOMPAS.com – Transportasi yang mudah dan terintegrasi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Jakarta. Hal inilah yang tengah diupayakan PT JakLingko Indonesia dalam menghadirkan tarif integrasi untuk memudahkan pengguna transportasi umum.

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Mega Tarigan menjelaskan, tarif terintegrasi hadir untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum. Tujuannya untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Dengan kemudahan pilihan layanan yang semakin seamless dan terjangkau, diharapkan membuat masyarakat berpindah ke transportasi umum untuk mobilitas, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi,” kata Mega dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Dengan menggunakan tarif integrasi, penumpang dimudahkan ketika akan menggunakan lebih dari satu jenis transportasi umum atau multimoda, yakni Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, dan Transjakarta. Ketiga transportasi ini akan dikenakan dengan ongkos maksimal sebesar Rp 10.000 selama tiga jam atau 180 menit.

“Untuk saat ini, penerapan tarif integrasi di Transjakarta berlaku pada moda transportasi sistem halte atau bus rapid transit (BRT). Layanan ini tidak berlaku untuk penggunaan kartu atau aplikasi Transjakarta Non-Halte, angkot Metrotrans, atau integrasi mitra ojek online,” jelas Mega.

Lebih lanjut, Mega menyatakan, manfaat tarif integrasi dapat diperoleh melalui aplikasi JakLingko dan kartu uang elektronik (KUE) yang harus diaktivasi terlebih dahulu.

Proses aktivasi dapat  dilakukan di stasiun MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan halte Transjakarta melalui alat balance check terminal (BCT). Jika menggunakan KUE, pengembalian selisih tarif akan diterima penumpang melalui cashback yang dapat dicek di JakLingko.

“Dengan perjalanan multimoda, penumpang dapat menghemat ongkos hingga 50 persen melalui skema diskon tarif integrasi. Dengan layanan ini, diharapkan masyarakat dapat semakin tertarik untuk shifting menggunakan transportasi umum yang sudah semakin nyaman dan mudah dalam skema pembayaran,” imbuh Mega.

Selain itu, fitur JakLingko juga sudah menyediakan beberapa layanan, seperti pembelian tiket perjalanan secara terintegrasi, titik transportasi terdekat, dan estimated time arrival (ETA). JakLingko juga telah menghubungkan KUE ke sistem bank, sehingga pengguna dapat lebih mudah mengecek saldo dan cashback dari Tarif Terintegrasi.

“Saat ini, JakLingko telah menyediakan sistem pembayaran melalui QRIS, Fello, dan OVO. Dalam waktu dekat, kami berencana menambah peluang kerja sama dengan penyedia e-wallet, untuk menjadi bagian dari integrasi pembayaran buat memudahkan masyarakat dalam bermobilitas dan bertransaksi,” tutur Mega.

Dalam pelaksanaannya, JakLingko Indonesia juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi layanan kepada masyarakat. Khususnya di titik strategis seperti sekolah, stasiun, halte, dan pameran.

“Kami secara aktif melakukan sosialisasi dengan metode 360 untuk mendukung penyelenggaraan dan implementasi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Diharapkan dengan cara ini masyarakat akan menerima informasi terkait layanan kami,” ungkap Mega.

Untuk diketahui, JakLingko merupakan sistem integrasi transportasi di wilayah Jakarta dan meluas hingga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Layanan JakLingko telah terintegrasi dengan Commuter Line di 81 stasiun.

Pada kesempatan terpisah, pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai positif layanan tarif terintegrasi JakLingko.

“Integrasi transportasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu integrasi fisik, jadwal, dan tarif. Integrasi tarif yang dilakukan JakLingko sangat memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum,” kata Djoko kepada Kompas.com, Selasa (10/10/2023).

Adapun terkait tarif maksimal Rp 10.000, Djoko menilai bahwa hal ini sudah sesuai dengan perhitungan JakLingko. Justru, menurut Djoko, yang lebih penting adalah agar pemerintah bisa memberikan subsidi, agar tarifnya lebih murah.

“Jika tujuannya untuk memberikan layanan transportasi yang murah dan mudah, saya rasa opsi subsidi tarif dari pemerintah dapat dipertimbangkan. Akan lebih baik juga jika waktu tempuh tidak dibatasi, misalnya dengan membeli tarif per hari, bukan per jam,” papar Djoko.

Sementara itu, tarif integrasi akan selaras dengan upaya push and pull yang dicanangkan pemerintah dalam mengurangi kendaraan pribadi. Apalagi, jika penyedia layanan transportasi senantiasa mengoptimalkan layanan

“Tarif integrasi juga dapat dijalankan dengan perluasan area jangkauan. Integrasi fisik yang dilakukan juga sudah baik. Tinggal bagaimana pemerintah berani mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ucap Djoko.

Selain itu, Djoko juga menyarankan agar pengelola jasa transportasi dapat bersinergi dengan pemerintah, untuk menghadirkan moda transportasi yang mudah dan murah. Sebab, penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi masyarakat masih sangat tinggi.

“Perlu ada regulasi yang tepat dari pemerintah agar masyarakat mau berpindah (dari kendaraan pribadi), misalnya dengan membatasi jumlah kendaraan yang masuk seperti ganjil-genap. Mungkin penerapan electronic road pricing (ERP) juga bisa dibahas kembali, sebagai bentuk penertiban kendaraan pribadi agar masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum yang mudah dan murah,” pungkas Djoko. (Rindu Pradipta Hestya)