Herannya YLKI dengan PLN, Baru Tindak Warga Cengkareng yang Pakai kWh Meter Segel Palsu sejak 2016

Seperti diketahui, AS didenda Rp 33 juta oleh PLN karena ia diduga menggunakan kilowatt per hour (kWh) meter atau meteran listrik dengan segel palsu.

Terkait hal tersebut, YLKI merasa heran dengan langkah PLN yang begitu lambat melakukan penindakan.

Pasalnya, AS diduga telah menggunakan kWh meter dengan segel palsu sejak 2016, tetapi PLN baru menindaknya pada Agustus 2023.

Pertanyakan alasan PLN baru lakukan penindakan

Kabid Pengaduan YLKI, Rio Priambodo mempertanyakan alasan PLN yang baru melakukan penindakan pada tahun ini sementara AS diduga telah melakukan pelanggaran pada 2016.

"Nah, ini jadi pertanyaan besar kenapa ini harus dibuktikan di tahun 2023, sehingga kita harus kilas balik ke tujuh tahun ke belakang," kata Rio kepada Kompas.com dalam sambungan Zoom meeting, dikutip Selasa (17/10/2023).

Rio beranggapan, dugaan praktik pelanggaran itu saat ini menjadi sulit untuk dibuktikan.

Hal itu pada akhirnya hanya akan berujung pada perdebatan yang tak pernah selesai.

"Kenapa dibuktikan dalam beberapa tahun kemudian? Sehingga dendanya sudah begitu menumpuk dan waktunya juga begitu lama, baru dibuktikan dan konsumen juga kena denda. Akhirnya kan ini jadi debat kusir," kata Rio.

Usai permasalahan yang terjadi menjadi ramai diperbincangkan, Rio meminta PLN mau membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh AS digelar secara transparan.

"Soal pembuktian, soal pengambilan sampel dan sebagainya. Ini harus dilakukan dengan transparan sehingga konsumen dapat informasi yang jelas, benar, dan jujur," kata Rio.

"Sebenarnya apa yang terjadi, dari proses pengecekan sampel meteran itu juga harus disaksikan oleh konsumen atau pihak ketiga dan hasilnya juga harus disaksikan juga oleh konsumen dan pihak ketiga," imbuh dia.

Pembuktian secara transparan, kata Rio, diperlukan karena kasus yang dialami oleh AS bukan pertama kalinya terjadi.

Selain transparan, pembuktian dengan tim independen juga diperlukan agar PLN bisa tahu apakah yang dituduhkan kepada AS memang murni pelanggaran atau tuduhan tidak berdasar.

"Pembuktian dan sebagainya ini harus dilakukan oleh tim independen. Di luar oleh PLN sebagai pihak yang bersengketa atau dari lab-lab yang independen, dari konsumen, atau dari PLN yang ditunjuk, sehingga tidam menimbulkan penafsiran, 'Wah ini diatur dan sebagainya'. Nah itu jangan sampai terjadi," jelas Rio

Sebelumnya, Humas PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Pandu mengungkap alasan PLN baru menindak AS.

Pandu menjelaskan, yang terpenting dari persoalan itu adalah pelanggan harus tertib meskipun tidak ada pemeriksaan oleh petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN.

Alasan itu sekaligus menjawab kebingungan anak AS berinisial SL, yang membagikan kicauannya melalui akun media sosial X pribadinya pada Jumat (13/10/2023).

Dalam salah satu tweet-nya, SL agak bingung dengan penindakan serta besaran denda yang dibebankan PLN.

Sebab, semenjak tinggal di kediamannya, meteran listrik itu selalu dicek oleh staf PLN.

"Poinnya, bukan seberapa sering ditengokin, tapi pelanggan harus tertib meskipun tidak ada pemeriksaan. Kayak naik motor, ada enggak ada polisi tetap pakai helm," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/10/2023).

Di samping itu, Pandu menuturkan jumlah petugas yang memeriksa P2TL juga tak banyak dibandingkan jumlah pelanggan.

Diberitakan sebelumnya, PLN memberikan sanksi denda Rp 33 juta kepada seorang warga Cengkareng karena diduga menggunakan kWh meter dengan segel palsu.

Humas PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta, Pandu mengatakan, pelanggan berinisial AS itu telah mengganti kWh meter pada 2016 tanpa melalui PLN.

Hal itu terungkap dari pengakuan AS setelah surat keberatan yang disampaikannya ditolak pada sidang keberatan yang digelar pada Kamis (12/10/2023).

Sidang dipimpin langsung tim dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM serta dihadiri oleh perwakilan pelanggan.

"Bapaknya (SL) itu menyuruh orang buat bikin meteran sendiri di 2016 tanpa lewat PLN. Berarti kan ini murni kesalahan pelanggan," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/10/2023).

Oleh karena itu, PLN menindak pelanggan itu sesuai prosedur yang berlaku. AS diberikan sanksi denda sekitar Rp 33 juta karena telah memakai kWh meter palsu.

Manager UP3 Cengkareng pada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Faisal Risa mengatakan, pelanggaran yang dilakukan AS terungkap setelah petugas mendapati kelainan pada Kwh meter dan segel saat mengecek di kediamannya.

Temuan itu kemudian diperiksa lebih lanjut melalui pengujian di laboratorium dan turut disaksikan oleh sang pelanggan.

"Dari hasil pemeriksaan di laboratorium tersebut disimpulkan terdapat pelanggaran yaitu mempengaruhi kWh meter yang merupakan milik PLN," ucap Faisal.

Faisal mengatakan, pelanggan itu kemudian membayar uang muka sebesar 30 persen dari total denda yang dikenakan, yakni sekitar Rp 33 juta.

"Pelanggan telah membayar 30 persen uang muka tagihan susulan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan sisanya akan diangsur," kata dia.

(Tim Redaksi: Joy Andre, M Chaerul Halim, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Irfan Maullana, Icha Rastika)